Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah menyusun Panduan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Sektor Kehutanan atau FOREST-D (Forestry Emission Reductions through Strategic Diplomacy) untuk memperkuat arah diplomasi kehutanan Indonesia dalam mendukung target penurunan emisi melalui program Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Panduan tersebut akan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di pusat dan daerah dalam merancang, menegosiasikan, serta melaksanakan kerja sama luar negeri agar sejalan dengan prioritas nasional mitigasi perubahan iklim.
Dalam pernyataan kepada pers yang disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Krisdianto, dijelaskan bahwa penyusunan panduan ini bertujuan mengoptimalkan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi sumber daya hutan sekaligus memastikan setiap bentuk kemitraan internasional selaras dengan kebutuhan nasional (country-driven approach).
“FOREST-D dirancang untuk memastikan diplomasi kehutanan Indonesia lebih strategis, transparan, dan berorientasi hasil dalam mendukung pengelolaan hutan lestari dan konservasi sumber daya alam hayati,” demikian pernyataan itu, dikutip Minggu (19/10/2025).
Panduan FOREST-D mencakup empat komponen utama. Pertama, Perencanaan dan pengusulan kerja sama luar negeri, termasuk penentuan prioritas wilayah dan tema aksi mitigasi;
Kedua, Proses negosiasi dengan mitra internasional yang berbasis kepentingan nasional;
Ketiga, Pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan hasil kerja sama yang berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon di sektor kehutanan;
Keempat, Koordinasi lintas unit dan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
Setiap usulan kerja sama luar negeri wajib merujuk pada panduan FOREST-D dan mencantumkan lokasi kegiatan, kesesuaian dengan rencana operasional FOLU Net Sink 2030, indikasi kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, serta mekanisme pelaporan hasil.
Biro Humas dan KLN Kemenhut akan melakukan verifikasi teknis dan memberikan masukan terhadap setiap usulan agar selaras dengan Roadmap Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut 2025–2030. Unit kerja eselon I juga diwajibkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Biro Humas dan KLN sebelum menjalin komunikasi dengan mitra asing.
Panduan FOREST-D diharapkan menjadi pijakan diplomasi kehutanan Indonesia dalam memperkuat peran negara sebagai mitra strategis global dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan penurunan emisi sektor FOLU.
“Panduan ini memastikan setiap kerja sama luar negeri memiliki dampak nyata bagi iklim, masyarakat, dan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan,” kata Krisdianto. ***
