Pertamina Hulu Rokan Serahkan Hak 10 Persen PHE Ogan Komering ke BUMD Sumatera Selatan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 Sumatera melakukan penandatanganan perjanjian Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja (WK) Pertamina Hulu Energi (PHE) Ogan Komering. 

Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur PHE Ogan Komering, Ruby Mulyawan, dan Direktur PT Sumsel Energi Ogan Komering, Bob Olopan Samosir, disaksikan oleh Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi, SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Safei Syafrie, Direktur Pengembangan Usaha PT Sumsel Energi Gemilang, Wahyu Setiaji, di Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024. 

Hak PI 10% untuk Sumatera Selatan tersebut diserahkan melalui PT Sumsel Energi Ogan Komering sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan selaku Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) yang ditunjuk Provinsi Sumatera Selatan untuk mengelola PI di WK PHE Ogan Komering. 

Baca juga: PHR Terima Sertifikat Lahan Hulu Migas, Siap Topang Kinerja Operasi

Penandatanganan perjanjian ini membuat Sumatera Selatan kini, segera mengelola pendapatan baru melalui PI tersebut untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Bumi Sriwijaya.

Read also:  PGE Bukukan Laba Bersih Tumbuh 15,48%, Bidik Kapasitas Panas Bumi 1 GW pada 2028

Direktur PHE Ogan Komering, Ruby Mulyawan, menyampaikan bahwa pengalihan PI ini adalah wujud kepatuhan PHR Regional 1 Sumatera dalam pemenuhan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dan koordinasi erat antara PHR Regional 1 Sumatera, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta BUMD yang terlibat. 

Lebih lanjut Ruby berharap, sinergi antara PT PHE Ogan Komering, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat senantiasa terjalin dengan baik, seraya memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar seluruh target yang ditetapkan dapat diraih demi upaya peningkatkan produksi migas nasional dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja.

Read also:  Dairi Prima Mineral Targetkan Konstruksi Tambang Bawah Tanah Dimulai Kuartal I-2027

“Tentunya PI ini akan menjadi pendapatan baru baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten di Sumatera Selatan. Kami yakin pengelolaan PI oleh Sumatera Selatan ini akan memberikan dampak yang positif, baik itu infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” ungkap Ruby.

Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi, SKK Migas Perwakilan Sumbagsel, Safei Syafrie, menyampaikan harapannya bahwa dengan perolehan PI 10% ini BUMD dapat menberikan kontribusi secara aktif dalam peningkatan produksi nasional sekaligus mendukung kegiatan industri hulu migas di Sumatera Bagian Selatan.

Baca juga: Menteri LH Dukung PHR Percepat Pemulihan Lahan di Tahura Sutan Syarif Hasyim

Direktur Pengembangan Usaha PT Sumsel Energi Gemilang, Wahyu Setiaji, menyampaikan bahwa sebagai BUMD, PT Sumsel Energi Gemilang telah menerima penawaran PI terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 14 WK. 

Read also:  Manfaatkan Metana di TPA Sampah Sarimukti, Pertamina-Kembangkan Hidrogen dan Biomethane

Penandatanganan ini merupakan kali pertama Pemerintah Provinsi Sumsel mendapatkan PI 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016.  

“PI ini merupakan upaya untuk meningkatkan investasi dan menjamin pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan bertanggung jawab, kami BUMD Provinsi dan BUMD Kabupaten akan terus memberikan kontribusi dan dukungan terhadap kegiatan operasi produksi industri hulu migas di wilayah Sumatera Selatan,” ungkap Wahyu. 

Dengan penandatanganan perjanjian Participating Interest 10% WK PHE Ogan Komering, semakin menunjukkan kematangan dunia industri hulu migas Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alamnya. 

Langkah ini tidak hanya menguntungkan bagi pihak yang terlibat, tetapi juga diharapkan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi, penyediaan energi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Bulan Beroperasi, DSI Petakan Ekspor Komoditas Strategis Senilai US$14 Miliar

Ecobiz.asia — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI telah membangun visibilitas atas sekitar 6.500 deklarasi ekspor komoditas strategis dengan nilai lebih dari US$14...

PGN Gagas Perluas Akses Gas Bumi di Yogya Lewat Skema CNG

Ecobiz.asia -- Keterbatasan jaringan pipa gas bumi mendorong PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) memperluas...

PGN Dorong Pemanfaatan Jargas sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Sleman

Ecobiz.asia -- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) di Sleman, Yogyakarta, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah...

PHE Dorong Percepatan Ekosistem Natural Hydrogen untuk Perkuat Ketahanan Energi Indonesia

Ecobiz.asia — PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, mendorong percepatan pengembangan natural hydrogen di Indonesia sebagai salah satu sumber energi masa depan...

PGN Gagas Ajukan Tambahan Alokasi Gas CNG hingga 30 BBTUD untuk Periode 2026-2030

Ecobiz.asia -- PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), mengajukan tambahan alokasi gas bumi untuk kebutuhan compressed...

TOP STORIES

Prabowo Launches 100 GW Solar Program, Sets Three-Year Deadline

Ecobiz.asia — Indonesia has launched a national program to develop 100 gigawatts peak (GWp) of solar power capacity, with an estimated investment of about...

Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

Ecobiz.asia — Pemerintah resmi memulai program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) dengan nilai investasi sekitar US$73 miliar...

Revisi Aturan Pengelolaan Hutan, Organisasi Masyarakat Sipil Soroti Penguatan KPH hingga Evaluasi Perizinan

Ecobiz.asia – Sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil menyoroti sejumlah aspek tata kelola dalam revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021...

Indonesia Sanctions Six Companies Over Forest Fires, Freezes One Permit

Ecobiz.asia – Indonesia's Ministry of Forestry has imposed administrative sanctions on six forest concession holders after inspections found forest and land fires across a...

Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan Terkait Kebekaran Hutan, Satu Izin Dibekukan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...