Ecobiz.asia — Pemerintah memperkuat respons terhadap lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau dengan mengerahkan 200 personel pemadam darat ke wilayah terdampak, khususnya Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu.
Pengiriman tim dilakukan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurrofiq dalam Apel Siaga di Pekanbaru, Kamis (24/7/2025).
Menteri Hanif menegaskan bahwa pemadaman darat menjadi garda terdepan dalam penanggulangan karhutla, terutama di lahan gambut yang membutuhkan penanganan teknis khusus.
“Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Pencegahan harus jadi prioritas. Kalau api sudah muncul, pemadaman darat adalah yang paling efektif,” ujarnya.
Apel Siaga dihadiri oleh Gubernur Riau, pejabat tinggi daerah, serta perwakilan dari sejumlah perusahaan mitra pengendalian karhutla seperti APP (Sinar Mas), PT RAPP, PT Musim Mas, PTPN IV Regional 3, dan Pertamina Hulu Rokan.
Pengiriman tim ini merupakan bagian dari strategi kolaboratif lintas sektor yang digalang KLH/BPLH bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, masyarakat, dan sektor swasta.
Menteri Hanif menyatakan bahwa misi pemadaman tidak akan berhenti sampai titik api terakhir berhasil dipadamkan.
“Ini bukan kloter terakhir. Tim berikutnya akan dikirim. Kita harus hadir sampai titik api padam. Seluruh tim membawa satu tekad: pantang pulang sebelum padam, dan Riau harus bebas asap,” tegasnya.
Data per 23 Juli 2025 menunjukkan titik api aktif masih terdeteksi di sejumlah kawasan gambut dan mineral di Rokan Hilir dan Rokan Hulu. BMKG juga memperkirakan peningkatan signifikan titik panas di Riau selama periode 23–27 Juli, dengan potensi berlanjut hingga awal Agustus.
Upaya pengendalian karhutla ini merupakan bagian dari strategi nasional penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Karhutla menjadi salah satu kontributor utama dalam pencapaian target tersebut menuju Net Zero Emission 2060.
KLH/BPLH juga mendorong penguatan sistem deteksi dini dan pencegahan karhutla melalui patroli intensif, pemantauan titik panas, serta peningkatan kapasitas personel dan sarana prasarana di lapangan.
Menteri Hanif mengapresiasi terhadap seluruh pihak yang telah bersinergi, sekaligus mengingatkan bahwa ancaman cuaca ekstrem akibat El Nino berpotensi memperburuk situasi.
Pemerintah berharap respons terpadu ini dapat mencegah bencana kabut asap, menjaga kualitas udara, serta melindungi ekosistem hutan dan gambut secara berkelanjutan. ***
