Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Pemerintah resmi memulai program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) dengan nilai investasi sekitar US$73 miliar atau lebih dari Rp1.140 triliun. Program tersebut ditargetkan terealisasi dalam tiga tahun.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program tersebut di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Tahap awal program mencakup 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp.

“Kita akan membangun 100 gigawatt. Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun,” kata Prabowo saat peluncuran.

Ke-14 proyek tersebut tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar US$73 miliar. Selain menambah kapasitas energi terbarukan, program tersebut diproyeksikan memberikan dampak terhadap penghematan anggaran negara, penggunaan bahan bakar, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan emisi.

Read also:  KPH Berperan Penting Mitigasi Karhutla, Pengembangan Bioekonomi Jadi Strategi

“Total investasinya dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, program tersebut berpotensi menghemat subsidi sekitar Rp73,9 triliun per tahun dan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja secara akumulatif.

Program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan mengurangi penggunaan diesel hingga sekitar 6 juta kiloliter per tahun secara nasional. Dari sisi lingkungan, pengembangan tersebut diperkirakan dapat mengurangi emisi karbon sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun.

Pada tahap awal, empat proyek yang menjadi bagian dari peluncuran antara lain PLTS Gilimanuk berkapasitas 300 MWp, PLTS Terapung Gajah Mungkur 134 MWp, PLTS Desa Sembur 0,92 MWp, dan PLTS Pulau Rengit 0,078 MWp.

Read also:  Pemerintah Percepat Pemulihan PLTP Sarulla, Siapkan Investasi Baru Optimalkan Potensi Panas Bumi 1.100 MW

Pelaksanaan program juga mencakup proyek PLTS di wilayah kepulauan dan daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan pasokan listrik.

PLTS Desa Sembur, misalnya, diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nelayan melalui penyediaan listrik bagi fasilitas cold storage berkapasitas lima ton dan mesin pembuat es berkapasitas empat ton.

Sementara itu, PLTS Pulau Rengit meningkatkan waktu nyala listrik masyarakat dari sekitar 12 jam menjadi 24 jam per hari. Proyek tersebut juga menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) sekitar Rp4.400 per kWh atau 26 persen.

Pemerintah juga mengaitkan pengembangan PLTS dengan penguatan industri energi domestik. Bahlil mengatakan Indonesia telah memiliki industri panel surya dan baterai penyimpanan listrik atau battery energy storage system (BESS) di dalam negeri.

“Melalui PLTS 100 GWp kita betul-betul akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Bahlil.

Read also:  Dorong Pemanfaatan Panas Bumi 23,2 GW, Pemerintah Minta Pemegang Konsesi Segera Realisasikan Proyek

Peluncuran program dilakukan secara terhubung dengan tiga proyek lainnya, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTS Desa Sembur di Kepulauan Riau, dan PLTS Pulau Rengit di Kepulauan Bangka Belitung.

Selain PLTS, pemerintah menempatkan pengembangan energi surya bersama sumber energi domestik lainnya sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian energi.

Prabowo mengatakan Indonesia memiliki potensi panas bumi, gas, dan minyak yang juga perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Presiden menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp tidak hanya menjadi rencana, tetapi dapat dibuktikan melalui realisasi proyek dalam tiga tahun ke depan.

“Kita buktikan lagi, nanti tiga tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti,” ujar Prabowo. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Revisi Aturan Pengelolaan Hutan, Organisasi Masyarakat Sipil Soroti Penguatan KPH hingga Evaluasi Perizinan

Ecobiz.asia – Sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil menyoroti sejumlah aspek tata kelola dalam revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021...

Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan Terkait Kebekaran Hutan, Satu Izin Dibekukan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...

Prabowo Dorong ‘Ubi Bombing’ untuk Perkuat Pemadaman Karhutla

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan inovasi bahan pemadam kebakaran berbahan baku ubi atau singkong untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)....

Presiden Prabowo Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan, Perkuat Operasi Pemadaman

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan di tengah kondisi cuaca yang sangat kering akibat fenomena...

Karhutla di Sejumlah Wilayah, KLH Catat Penurunan Kualitas Udara

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat penurunan kualitas udara di sejumlah provinsi yang terdampak potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...

TOP STORIES

Prabowo Launches 100 GW Solar Program, Sets Three-Year Deadline

Ecobiz.asia — Indonesia has launched a national program to develop 100 gigawatts peak (GWp) of solar power capacity, with an estimated investment of about...

Revisi Aturan Pengelolaan Hutan, Organisasi Masyarakat Sipil Soroti Penguatan KPH hingga Evaluasi Perizinan

Ecobiz.asia – Sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil menyoroti sejumlah aspek tata kelola dalam revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021...

Indonesia Sanctions Six Companies Over Forest Fires, Freezes One Permit

Ecobiz.asia – Indonesia's Ministry of Forestry has imposed administrative sanctions on six forest concession holders after inspections found forest and land fires across a...

Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan Terkait Kebekaran Hutan, Satu Izin Dibekukan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...

Dua Bulan Beroperasi, DSI Petakan Ekspor Komoditas Strategis Senilai US$14 Miliar

Ecobiz.asia — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI telah membangun visibilitas atas sekitar 6.500 deklarasi ekspor komoditas strategis dengan nilai lebih dari US$14...