Ecobiz.asia – Pengembangan proyek karbon di sektor kehutanan menghadapi sedikitnya empat tantangan utama, mulai dari persoalan status lahan, keterbatasan data karbon, tingginya biaya pengembangan proyek, hingga ketidakpastian pasar dan harga kredit karbon.
“Tantangan tersebut perlu diatasi perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sejak tahap awal agar proyek karbon dapat berjalan secara berkelanjutan dan layak secara ekonomi,” kata Chief Commercial and Operating Officer (CCOO) Fairatmos, Aruna Pradipta pada Diskusi Perdagangan Karbon yang diselenggarakan bersama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) secara daring, Senin (22/6/2026).
Menurut Aruna, tantangan pertama berkaitan dengan kepastian status kawasan dan kondisi tutupan lahan. Pengembang proyek harus memastikan areal yang akan dikembangkan benar-benar bersih dari konflik tenurial maupun tumpang tindih perizinan agar tidak menimbulkan sengketa maupun risiko penghitungan ganda (double counting) kredit karbon.
Tantangan berikutnya adalah ketersediaan data baseline yang menjadi dasar perhitungan potensi karbon dan pengurangan emisi. Pemegang PBPH harus memiliki data yang akurat mengenai cadangan karbon, kondisi hutan, hingga ancaman deforestasi sebagai syarat utama pengembangan proyek karbon.
Selain itu, aspek keekonomian juga menjadi tantangan karena biaya pengembangan proyek sangat bergantung pada karakteristik kawasan, jenis intervensi yang dilakukan, potensi risiko, serta ketersediaan sumber daya di lapangan.
Di sisi pasar, pemilik proyek juga masih menghadapi ketidakpastian mengenai harga jual kredit karbon. Minimnya data transaksi dan masih berkembangnya pasar karbon membuat banyak perusahaan kesulitan memperkirakan potensi pendapatan proyek sejak tahap awal.
Aruna mengatakan peran pengembang proyek (project developer) menjadi penting untuk membantu pemilik izin kehutanan mengatasi berbagai tantangan tersebut.
Sebagai pengembang proyek karbon, Fairatmos mendampingi perusahaan mulai dari penilaian kelayakan proyek, penyusunan studi kelayakan, penghitungan potensi kredit karbon, penyusunan Project Design Document (PDD), hingga proses validasi dan verifikasi sesuai standar sertifikasi karbon.
Selain itu, pengembang proyek juga bertanggung jawab melakukan berbagai survei lapangan, seperti survei stok karbon, keanekaragaman hayati, bentang alam, dan kondisi sosial masyarakat yang menjadi dasar penyusunan dokumen proyek karbon.
Fairatmos juga membantu merancang program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari manfaat sosial dan lingkungan (co-benefits) yang menjadi salah satu syarat penting dalam pengembangan proyek karbon berintegritas tinggi.
Dalam aspek komersial, pengembang proyek berperan menjembatani pemilik proyek dengan calon pembeli kredit karbon serta membantu negosiasi harga agar proyek memiliki kelayakan finansial.
Aruna menegaskan pengembang proyek bukan merupakan pemilik kawasan hutan maupun penyedia pendanaan penuh proyek, melainkan mitra teknis yang mendampingi pemegang PBPH dalam seluruh tahapan pengembangan hingga pemasaran kredit karbon.
Ia menambahkan prospek pasar karbon kehutanan masih sangat besar. Indonesia diperkirakan memiliki potensi hingga 1 gigaton kredit karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan (AFOLU) hingga 2030 dengan nilai ekonomi mencapai sekitar US$12 miliar.
Sementara itu, pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) global pada 2026 diperkirakan bernilai sekitar US$1,7 miliar dan diproyeksikan tumbuh menjadi US$47,5 miliar dalam 10 tahun mendatang. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan diperkirakan menyumbang lebih dari 30 persen dari total permintaan kredit karbon global, membuka peluang besar bagi perusahaan kehutanan Indonesia untuk memasuki pasar tersebut. ***
