Ecobiz.asia – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mendorong pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) berbasis limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai solusi transisi energi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap liquefied natural gas (LNG) sekaligus menekan emisi metana.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan biomethane karena didukung melimpahnya limbah sawit yang selama ini belum dimanfaatkan optimal sebagai sumber energi.
“Kalau industri sawit ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan energi ekonomi, potensinya sangat besar. Sumbernya ada, teknologinya ada, pembiayaannya ada. Tinggal bagaimana kita membangun skema bisnis yang tepat sehingga bisa segera diimplementasikan,” kata Hokkop dalam forum Climate Policy Initiative (CPI) bertajuk Peluang dan Strategi Pembiayaan Kegiatan Pengurangan Emisi Metana untuk Sektor Industri di Indonesia, dikutip Senin (15/6/2026).
Menurut Hokkop, Indonesia memiliki sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit dengan potensi limbah cair mencapai sekitar 130 juta meter kubik per tahun. Namun sebagian besar limbah tersebut masih belum dimanfaatkan sebagai energi domestik.
Padahal, limbah POME menjadi salah satu sumber emisi metana terbesar dari sektor industri. PLN EPI memperkirakan emisi dari limbah sawit mencapai sekitar 20 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.
“Kita melihat sumber emisi dari POME ini mencapai sekitar 20 juta ton karbon ekuivalen. Hampir 90 persen sebenarnya bisa diselesaikan melalui utilisasi menjadi sumber energi baru,” ujarnya.
PLN EPI menilai pengembangan CBG berbasis biomethane dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 44-48 persen pada 2030 serta pencapaian Net Zero Emissions (NZE) 2060.
Untuk mempercepat pengembangan biomethane, PLN EPI membangun ekosistem CBG terintegrasi mulai dari pengamanan pasokan bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, hingga penciptaan pasar.
Dalam skema tersebut, PLN EPI akan berperan sebagai agregator dan offtaker yang menghubungkan pabrik kelapa sawit, penyedia teknologi, lembaga pembiayaan, industri, hingga pembangkit listrik.
“Produksi saja CBG-nya, nanti kami beli dan kami distribusikan ke pembangkit. Kami siap menjadi agregator sehingga investasi di sektor ini bisa berjalan lebih cepat,” kata Hokkop.
Salah satu proyek yang tengah dipersiapkan PLN EPI adalah implementasi co-firing CBG di PLTGU Belawan, Sumatera Utara. Untuk satu turbin gas berkapasitas 130 megawatt (MW) dengan tingkat co-firing 2,5 persen dibutuhkan sekitar 450 MMBTUD Bio-CBG yang berasal dari pemanfaatan sekitar 330 ribu meter kubik POME per tahun.
Sementara untuk memenuhi kebutuhan empat turbin di PLTGU Belawan, dibutuhkan sekitar empat fasilitas CBG dengan total investasi mencapai sekitar US$20 juta. Implementasi tersebut diperkirakan mampu mengurangi emisi hingga sekitar 500 ribu ton CO2 ekuivalen.
Menurut Hokkop, proyek percontohan di PLTGU Belawan menjadi model awal integrasi biomethane ke dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Selain menekan emisi, skema co-firing memungkinkan pemanfaatan infrastruktur pembangkit gas yang telah tersedia sehingga dapat mempercepat peningkatan bauran energi terbarukan tanpa pembangunan pembangkit baru dalam skala besar.
PLN EPI juga menghitung potensi pengembangan CBG nasional sangat besar. Dari total kapasitas pembangkit berbasis gas sebesar 18,4 gigawatt (GW), kebutuhan CBG untuk co-firing 2,5 persen diperkirakan mencapai sekitar 60.000 MMBTUD dengan melibatkan sekitar 200 pabrik kelapa sawit.
Potensi pengurangan emisinya diperkirakan mencapai sekitar 14 juta ton CO2 ekuivalen.
Selain manfaat lingkungan, pengembangan CBG juga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi. Berdasarkan simulasi PLN EPI, satu proyek CBG dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp1,7 triliun dan mengurangi emisi sekitar 700 ribu ton CO2 ekuivalen.
PLN EPI menargetkan kapasitas produksi CBG meningkat bertahap dari 1.000 MMBtu pada 2026 menjadi 2.957 BBTU pada 2030, disertai pembangunan tiga fasilitas CBG untuk mendukung kebutuhan pembangkit dan program dedieselisasi nasional.
“Bioenergi menjadi jembatan antara transisi energi, ketahanan energi, dan ekonomi kerakyatan. Limbah yang selama ini menjadi sumber emisi dapat diubah menjadi sumber energi yang bernilai tambah sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional,” ujar Hokkop. ***
