Ecobiz.asia – Mayoritas masyarakat di Asia Tenggara mendesak sektor perbankan menghentikan pembiayaan proyek batu bara baru, termasuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang memasok energi untuk industri mineral seperti smelter nikel dan aluminium.
Temuan tersebut terungkap dalam survei YouGov bersama Market Forces terkait persepsi publik terhadap pembiayaan proyek batu bara dan industri mineral kritis di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dikutip Jumat (22/5/2026).
Sebanyak 66 persen responden di Indonesia menyatakan bahwa komitmen bank untuk menghentikan pendanaan proyek batu bara baru seharusnya juga berlaku untuk seluruh jenis proyek batu bara, termasuk PLTU captive yang digunakan industri nikel dan aluminium.
Lembaga riset independen Earthwise mengungkapkan sekitar 94 persen listrik untuk industri nikel di Indonesia dan 77 persen listrik untuk industri aluminium masih berasal dari PLTU batu bara captive. Pendanaan pembangkit listrik untuk kawasan smelter masih didominasi bank-bank Indonesia, dengan dukungan tambahan dari lembaga keuangan Malaysia dan Singapura.
Campaigner Market Forces, Maheandiran, mengatakan bank di kawasan Asia Tenggara perlu menyadari risiko iklim dan ekonomi dari pembiayaan proyek batu bara.
“Bank di Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus menyadari bahwa membiayai proyek batu bara menimbulkan risiko serius bagi iklim, ekonomi, dan kepercayaan nasabah mereka,” ujarnya.
Survei juga menunjukkan mayoritas responden di Indonesia atau sekitar 61 persen tidak menganggap nikel sebagai produk “hijau” apabila proses produksinya masih menggunakan listrik berbasis batu bara.
Juru Kampanye Market Forces Indonesia, Ginanjar Ariyasuta, menilai hasil survei tersebut menjadi sinyal kuat bagi sektor perbankan dan industri mineral kritis untuk mulai mengalihkan arah investasi menuju energi bersih.
“Ini adalah alarm penting, bukan hanya bagi perbankan, tetapi juga bagi industri mineral kritis di Indonesia. Survei ini harus ditanggapi serius oleh bank dalam menentukan ke mana mereka akan mengalokasikan dana di masa mendatang,” kata Ginanjar. ***
