Perluasan Akses Masyarakat Dukung Pencapaian FOLU Net Sink, KLHK: Perkuat Tata Kelola Hutan Lestari

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperluas akses bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan. 

Kebijakan tersebut selain memperkuat tata kelola hutan lestari juga mendukung tercapainya target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (Forestry and Other Land Use/FOLU) sesuai agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

“Pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam tata kelola pengelolaan hutan lestari,” kata Ketua Harian II Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 KLHK Agus Justianto saat sesi talkshow di Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru dan Terbarukan (LIKE) 2 di Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Baca juga: Jokowi Sorot Dampak Sektor Pertambangan dan Energi pada Lingkungan: Yang Gede-gede Ada di Situ 

Read also:  Cadangan Minyak Bersama Penting Meski ASEAN Beralih ke Energi Terbarukan

Perluasan akses hutan bagi masyarakat diantaranya melalui program Perhutanan Sosial. Saat ini, luas areal Perhutanan Sosial telah mencapai 8,018 juta hektare.

Menurut Agus, perluasan akses hutan bagi masyarakat juga didorong untuk dilakukan pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikelola oleh korporasi. “Pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja, keterlibatan masyarakat pada pemanfaatan hutan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam PBPH,” ujar dia.

Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat bisa dilakukan dengan pola agroforestry misalnya untuk budidaya tanaman porang, tanaman hias atau lebah madu. Bisa juga berupa agrosilvopastura untuk peternakan sapi atau ayam pedaging, serta agrosilvofishery untuk perikanan.

Read also:  Pertambangan Ramah Lingkungan, WRI: Patuh Aturan Nasional Belum Cukup

Berdasarkan data KLHK, saat ini ada 482 unit PBPH. Per Desember 2023, luas akses kelola masyarakat dalam areal kerja PBPH berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) seluas 1,23 juta hektare.

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KLHK Erik Teguh Primiantoro yang mewakili Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK menjelaskan tentang agenda FOLU Net Sink.

Berdasarkan agenda FOLU Net Sink, Indonesia menargetkan sektor FOLU akan mencapai tingkat serapan karbon yang lebih tinggi dibandingkan emisinya pada tahun 2030 pada tingkat minus 140 juta ton CO2e.

Dia mengatakan bahwa pencapaian target pengurangan emisi karbon dari sektor FOLU dapat berkontribusi sekitar 60% dari total target penurunan karbon Indonesia pada tahun 2030 seperti tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

Read also:  Kelahiran Baru di Ujung Kulon dan Jejak Perburuan Sepuluh Badak Jawa

Baca juga: Peluncuran IBSAP 2025-2045, Wapres: Keanekaragaman hayati Sumber Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Sementara itu, Direktur Operasional PT Kandelia Alam Andreas Nugroho Adi menyatakan, pihaknya mengimplementasikan pendekatan multi usaha kehutanan (MUK) dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan areal PBPH yang dikelola.

Andreas menjelaskan, saat ini pihaknya sedang fokus merehabilitasi hutan mangrove dalam areal PBPH. Upaya rehabilitasi mangrove dilakukan dengan melibatkan dan bekerja sama dengan masyarakat. Sebagai insentif, masyarakat dapat memanfaatkan potensi HHBK.

“Areal PBPH Kandelia Alam dulu menjadi sasaran illegal logging. Kini bisa dihentikan, tanpa penegakan hukum sama sekali karena masyarakat mendapatkan alternatif penghasilan,” kata Andreas. ****

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...