Ecobiz.asia – Industri nasional didorong mulai menghitung emisi karbon dari kegiatan operasional sebagai langkah awal menghadapi tuntutan perdagangan global yang semakin rendah karbon.
Pelaku usaha yang telah memiliki kemampuan menghitung emisi dinilai layak mendapat sweetener berupa insentif pembiayaan.
Head of Mandiri Institute Andre Simangunsong mengatakan pemerintah dapat mendorong seluruh sektor usaha mulai membangun kemampuan menghitung emisi, sekaligus memberikan insentif kepada perusahaan yang sudah melakukan langkah tersebut.
“Action plan-nya apa paling simpel? Jadi pemerintah bisa mendorong semua sektor itu mulai menghitung carbon emission. Belajar menghitung carbon emission,” kata Andre dalam Seminar Nasional Green Economy 2045 di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Menurut Andre, kemampuan mengukur emisi semakin penting karena standar perdagangan internasional mulai memasukkan jejak karbon sebagai salah satu faktor yang memengaruhi daya saing produk.
Salah satu tekanan terbesar datang dari Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa. Kebijakan tersebut mengenakan penyesuaian karbon terhadap sejumlah produk impor berdasarkan emisi yang dihasilkan selama proses produksinya.
“EU sudah jelas, untuk baja, besi, pupuk, pada Februari 2027 (penerapan kebijakan emisi). Paling tidak kita belajar menghitung dulu emisi karbon yang dihasilkan operasional kita itu berapa,” ujarnya.
CBAM saat ini mencakup sejumlah komoditas seperti besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, listrik, dan hidrogen. Tahap definitif CBAM dimulai Januari 2026, sementara penjualan sertifikat CBAM dijadwalkan mulai Februari 2027. Deklarasi pertama dan penyerahan sertifikat untuk impor sepanjang 2026 akan dilakukan pada September 2027.
Bagi Indonesia, kebijakan tersebut memiliki dampak terhadap perdagangan karena produk yang tercakup CBAM memiliki nilai ekspor yang signifikan ke pasar Uni Eropa. Pada 2025, ekspor Indonesia untuk produk yang tercakup CBAM mencapai US$2,3 miliar atau sekitar 11,9% dari total ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Produk besi dan baja menjadi kelompok yang paling terekspos.
Andre mengatakan kesiapan menghadapi CBAM tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kemampuan industri dan tenaga kerja dalam mengelola data emisi.
“Kita bicara green, kita bicara transition, itu ada potensi, ada risiko. Tapi hasilnya menjadi real benefit atau risiko buat kita, tergantung bagaimana kita mempersiapkannya,” ujarnya.
Hitung Emisi Dapat Insentif
Selain kewajiban dan tuntutan pasar, Andre mendorong penghitungan emisi diberi insentif agar perusahaan memiliki alasan ekonomi untuk mulai membangun sistem pengelolaan karbon.
Salah satu bentuknya dapat berupa insentif pembiayaan melalui perbankan. Perusahaan yang sudah mampu menghitung emisinya dapat memperoleh biaya kredit yang lebih rendah.
“Bagi teman-teman bisnis yang sudah bisa menghitung carbon emission-nya, kalau mau pinjam ke Bank Mandiri dikasih diskon 20 basis points, yang nanggung misalnya OJK. Jadi memberikan seperti sweetener,” kata Andre.
Menurut dia, insentif tersebut dapat menjadi pemicu bagi perusahaan untuk mulai membangun kemampuan inventarisasi emisi sebelum tuntutan pasar karbon dan perdagangan internasional semakin kuat.
Perhitungan juga tidak harus dimulai dari sistem yang kompleks. Perusahaan dapat membangun basis data dari aktivitas operasional sederhana, seperti konsumsi listrik.
“Kalau kita tahu sisi listrik 1 kilowatt itu sama dengan emisi berapa, itu hal-hal simpel yang bisa didorong,” ujarnya.
Andre menilai penghitungan emisi menjadi fondasi bagi perusahaan untuk selanjutnya menyusun strategi pengurangan emisi. Data tersebut juga semakin penting ketika produk Indonesia harus memenuhi persyaratan pasar ekspor yang memasukkan emisi karbon dalam perhitungan perdagangan. ***
