Industri Kelola Emisi Karbon Layak Dapat ‘Sweetener’ Pembiayaan, Persiapan Hadapi CBAM

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Industri nasional didorong mulai menghitung emisi karbon dari kegiatan operasional sebagai langkah awal menghadapi tuntutan perdagangan global yang semakin rendah karbon.

Pelaku usaha yang telah memiliki kemampuan menghitung emisi dinilai layak mendapat sweetener berupa insentif pembiayaan.

Head of Mandiri Institute Andre Simangunsong mengatakan pemerintah dapat mendorong seluruh sektor usaha mulai membangun kemampuan menghitung emisi, sekaligus memberikan insentif kepada perusahaan yang sudah melakukan langkah tersebut.

“Action plan-nya apa paling simpel? Jadi pemerintah bisa mendorong semua sektor itu mulai menghitung carbon emission. Belajar menghitung carbon emission,” kata Andre dalam Seminar Nasional Green Economy 2045 di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Menurut Andre, kemampuan mengukur emisi semakin penting karena standar perdagangan internasional mulai memasukkan jejak karbon sebagai salah satu faktor yang memengaruhi daya saing produk.

Salah satu tekanan terbesar datang dari Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa. Kebijakan tersebut mengenakan penyesuaian karbon terhadap sejumlah produk impor berdasarkan emisi yang dihasilkan selama proses produksinya.

Read also:  Indonesia Pangkas Penggunaan Bahan Perusak Ozon 72,66%, Lampaui Target Montreal

“EU sudah jelas, untuk baja, besi, pupuk, pada Februari 2027 (penerapan kebijakan emisi). Paling tidak kita belajar menghitung dulu emisi karbon yang dihasilkan operasional kita itu berapa,” ujarnya.

CBAM saat ini mencakup sejumlah komoditas seperti besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, listrik, dan hidrogen. Tahap definitif CBAM dimulai Januari 2026, sementara penjualan sertifikat CBAM dijadwalkan mulai Februari 2027. Deklarasi pertama dan penyerahan sertifikat untuk impor sepanjang 2026 akan dilakukan pada September 2027.

Bagi Indonesia, kebijakan tersebut memiliki dampak terhadap perdagangan karena produk yang tercakup CBAM memiliki nilai ekspor yang signifikan ke pasar Uni Eropa. Pada 2025, ekspor Indonesia untuk produk yang tercakup CBAM mencapai US$2,3 miliar atau sekitar 11,9% dari total ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Produk besi dan baja menjadi kelompok yang paling terekspos.

Read also:  Gakkum Karhutla, Kemenhut Terapkan Multidoor dan Telusuri Beneficial Owner Perusahaan

Andre mengatakan kesiapan menghadapi CBAM tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kemampuan industri dan tenaga kerja dalam mengelola data emisi.

“Kita bicara green, kita bicara transition, itu ada potensi, ada risiko. Tapi hasilnya menjadi real benefit atau risiko buat kita, tergantung bagaimana kita mempersiapkannya,” ujarnya.

Hitung Emisi Dapat Insentif

Selain kewajiban dan tuntutan pasar, Andre mendorong penghitungan emisi diberi insentif agar perusahaan memiliki alasan ekonomi untuk mulai membangun sistem pengelolaan karbon.

Salah satu bentuknya dapat berupa insentif pembiayaan melalui perbankan. Perusahaan yang sudah mampu menghitung emisinya dapat memperoleh biaya kredit yang lebih rendah.

“Bagi teman-teman bisnis yang sudah bisa menghitung carbon emission-nya, kalau mau pinjam ke Bank Mandiri dikasih diskon 20 basis points, yang nanggung misalnya OJK. Jadi memberikan seperti sweetener,” kata Andre.

Read also:  SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Menurut dia, insentif tersebut dapat menjadi pemicu bagi perusahaan untuk mulai membangun kemampuan inventarisasi emisi sebelum tuntutan pasar karbon dan perdagangan internasional semakin kuat.

Perhitungan juga tidak harus dimulai dari sistem yang kompleks. Perusahaan dapat membangun basis data dari aktivitas operasional sederhana, seperti konsumsi listrik.

“Kalau kita tahu sisi listrik 1 kilowatt itu sama dengan emisi berapa, itu hal-hal simpel yang bisa didorong,” ujarnya.

Andre menilai penghitungan emisi menjadi fondasi bagi perusahaan untuk selanjutnya menyusun strategi pengurangan emisi. Data tersebut juga semakin penting ketika produk Indonesia harus memenuhi persyaratan pasar ekspor yang memasukkan emisi karbon dalam perhitungan perdagangan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...