Pemerintah Matangkan Pembentukan BP-GMN, Rancang Mandat hingga Perpres

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Pemerintah mulai mematangkan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) melalui perumusan mandat, struktur organisasi, hingga rancangan Peraturan Presiden (Perpres).

Pembahasan dilakukan dalam Workshop Pembentukan BP-GMN pada 1–2 Oktober 2026 di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta.

Workshop tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan para ahli dengan Presiden pada pekan sebelumnya.

Workshop dihadiri Menteri Kehutanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, sejumlah kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta akademisi, peneliti, profesional, dan organisasi masyarakat sipil bidang gambut dan mangrove.

Read also:  Kontroversi PLTP Panas Bumi Gunung Ungaran, ESDM: Pengembangan Bertahap Berbasis Kajian

Menteri Kehutanan mengatakan pembahasan hari pertama difokuskan pada perumusan orientasi dan mandat BP-GMN.
Menurutnya, mandat perlu dirumuskan secara jelas agar badan baru tersebut memiliki kewenangan dan daya kerja yang kuat.
“Karena itu, kita meminta masukan dari para ekspert untuk memperkuat konsep dan arah kelembagaannya,” kata Menteri Kehutanan, Kamis (1/10/2026).

Selain mandat, pemerintah membahas struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), termasuk posisi BP-GMN dalam tata kelola pemerintahan. Struktur tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Read also:  WWF-Indonesia dan CPOPC Jalin Kerja Sama Penguatan Transparansi Rantai Pasok Sawit Berkelanjutan

Pembahasan juga mencakup program kerja serta penyusunan rancangan Perpres sebagai dasar pembentukan BP-GMN. Rancangan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait melalui Menteri Sekretaris Negara.

“Dan mudah-mudahan nanti juga secara praktis draft Perpres-nya sendiri kita rumuskan. Jadi mungkin nanti hari Senin atau mungkin Jumat besok kita kirim ke Mensesneg,” ujarnya.

Read also:  Pemerintah Kebut PLTS 100 GW, Investasi Dibutuhkan Capai US$73 Miliar

Setelah rancangan Perpres selesai dan ditandatangani Presiden, pemerintah akan melanjutkan proses pembentukan kelembagaan, termasuk menentukan kepala BP-GMN.

BP-GMN diarahkan untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah serta menyelaraskan program lintas sektor dalam pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Indonesia Luncurkan SOIFO 2026 di Markas FAO Roma: 95,5 Juta Hektare Hutan Jadi Modal Ketahanan Pangan dan Iklim

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan meluncurkan The State of Indonesia’s Forests 2026 (SOIFO 2026) di Sheikh Zayed Centre, Markas Besar Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan...

Hilirisasi dan Transisi Energi Kini Dikoordinasikan Satu Pintu, Bahlil Jadi Menko

Ecobiz.asia -- Pemerintah menyatukan koordinasi program hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi dalam satu kementerian koordinator. Presiden RI Prabowo Subianto melantik Menteri Energi...

RSPO Perketat Pantauan Karhutla di Perkebunan Bersertifikat, Telusuri Penyebab Kebakaran

Ecobiz.asia — Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) memperketat pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dalam dan sekitar perkebunan bersertifikat di Indonesia dengan...

Badan Pengelola Gambut Ditargetkan Terbentuk Pekan Depan, Menhut Rancang Draft Perpres

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menargetkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) terbentuk pekan depan. Kementerian Kehutanan kini menyiapkan rancangan Peraturan...

Sustainability Report Berbasis PSPK 1 dan 2 Mulai 2027, Perusahaan Perlu Segera Bersiap

Ecobiz.asia - Penerapan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 pada 1 Januari 2027 membuat perusahaan, khususnya emiten, perlu segera memperkuat kesiapan...

TOP STORIES

Indonesia Launches SOIFO 2026, Highlights 95.5 Million Hectares of Forest

Ecobiz.asia – Indonesia’s Ministry of Forestry launched The State of Indonesia’s Forests 2026 (SOIFO 2026) at the Food and Agriculture Organization of the United...

BP-GMN Dibentuk, Kini Saatnya Menjawab: Siapa Berbuat Apa

Oleh: Gusti Hardiansyah (Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura) Ecobiz.asia - Siang itu, 1 Oktober 2026, Aula Soedjarwo di Manggala Wanabakti, Jakarta, terasa sedikit berbeda. Menteri...

Indonesia Luncurkan SOIFO 2026 di Markas FAO Roma: 95,5 Juta Hektare Hutan Jadi Modal Ketahanan Pangan dan Iklim

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan meluncurkan The State of Indonesia’s Forests 2026 (SOIFO 2026) di Sheikh Zayed Centre, Markas Besar Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan...

PHR Zona 4 Catat Hasil Positif Uji Inovasi Teknik Batch Drilling dan Dual Completion di Prabumulih Field

Ecobiz.asia — Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 4 menguji kombinasi batch drilling dan dual completion dalam pengembangan Sumur GNK-114 di Gunung Kemala, Prabumulih....

Hilirisasi dan Transisi Energi Kini Dikoordinasikan Satu Pintu, Bahlil Jadi Menko

Ecobiz.asia -- Pemerintah menyatukan koordinasi program hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi dalam satu kementerian koordinator. Presiden RI Prabowo Subianto melantik Menteri Energi...