Lantik Pejabat Tinggi Madya, Menteri Hanif Soroti Kualitas Air Sungai di Belakang Kantor KLH

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyoroti kualitas air sungai Cipinang yang terletak di belakang kantor Kementerian Lingkungan Hidup.

Hanif meminta agar jajarannya meningkatkan kualitas air Sungai Cipinang yang saat ini sangat buruk. Pemulihan kualitas air Sungai Cipinang akan menjadi contoh dalam pengelolaan kualitas air sungai-sungai lain di Indonesia.

Berbicara pada saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya KLH/BPLH, di Jakarta, Senin (6/1/2025). Menteri Hanif mengungkapkan bahwa sebagian besar Indeks Kualitas Air Sungai di Indonesia saat ini relatif kurang baik.

Baca juga: Pelaku Industri Sambut Baik Permen ESDM Baru Tentang Carbon Capture Storage, IPA: Beri Kepastian Hukum

Read also:  Jangan Terus Bebani TPA, Menteri LH: Pengelolaan Sampah Kota Harus Dimulai Dari Rumah

“Kondisi ini ditunjukkan dengan status mutu air yang memenuhi kelas 2 masih di bawah 50 persen,” katanya. Mutu air kelas 2 berarti dapat digunakan untuk sarana rekreasi air, pembudayaan ikan dan peternakan.

Lebih lanjut Hanif mengatakan menegaskan tentang pentingnya penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA) sungai, terutama pada sungai-sungai prioritas di berbagai penjuru Indonesia. Saat ini belum ada satupun dokumen RPPMA Sungai yang sudah ditetapkan.

Menurut Menteri Hanif, perbaikan mutu air sungai dapat dilakukan dengan berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

“Harapan kita, dengan penetapan RPPMA, melibatkan semua pihak dalam pemulihan sungai secara bertahap. Ini bisa dilakukan bersama-sama, berkolaborasi,” tegasnya.

Read also:  Pembalakan Liar di Cagar Alam Napabalano, Gakkum Kehutanan Tetapkan Satu Tersangka

Sebagai percontohan, Hanif meminta agar jajarannya melakukan pemulihan Sungai Cipinang. Dia bahkan menegaskan agar upaya peningkatan mutu air Sungai Cipinang selesai dalam waktu enam bulan.

Baca juga: Diprakarsasi Pertamina EP, Ekoriparian Sungai Hitam Lestari Berkembang Jadi Destinasi Wisata Penyangga IKN

“Kita mesti memberi contoh dengan kongkret. Di belakang kantor kita ada Sungai Cipinang yang mutunya sudah sangat buruk. Saya minta pejabat yang dilantik pada hari ini mampu menyelesaikan cipinang ini dalam enam bulan,” tegasnya.

Hanif mengatakan pemulihan mutu air Sungai Cipinang harus menjadi legacy dari KLH. 

Pada kesempatan itu, Hanif juga mengatakan buruknya kualitas air mengakibatkan eksploitasi air tanah secara masif, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan muka tanah seperti di Pulau Jawa yang mengalami penurunan 10 cm per tahun. 

Read also:  Gakkum Kehutanan Tetapkan Cukong Tambang Galian C di Taman Nasional Kutai sebagai Tersangka

Baca juga: Cegah Sampah Menuju Laut, Pertamina Internasional Shipping Bantu Bersihkan 14 Ton Sampah di Sungai Ciliwung

Secara khusus hal itu juga terjadi di Jakarta, yang mengalami penurunan 20-30 cm per tahun dan memiliki potensi tenggelam dalam beberapa periode ke depan.

“Kita benar-benar harus mengembalikan peradaban sungai kita yang sudah lama kita tinggalkan, kita telah menjadikan sungai kita sebagai belakang rumah kita, sebagai tempat pembuangan sampah kita. Sementara di sisi lain kita dengan asik masuk kemudian mengeksploitasi air tanah dengan sebesar-besarnya,”  kata Hanif Faisol Nurofiq. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...

Presiden Siapkan Inpres Penyelamatan Gajah, Intervensi Penyusutan Kantong Habitat

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua kebijakan strategis untuk memperkuat konservasi satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) penyelamatan gajah...

Pertamina Evakuasi 19 Pekerja dari Irak dan Dubai, Perjalanan Pulang Capai 14 Hari

Ecobiz.asia — PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) berhasil mengevakuasi 19 Perwira yang bertugas di kawasan Timur Tengah, terdiri dari 11 pekerja di...

LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

Ecobiz.asia -- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis kajian bertajuk Analisis Dampak Makroekonomi dan Sosial...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...