Indonesia Belajar dari India, Tekan Biaya Pembangkitan PLTS hingga 3 Sen Dolar per kWH

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia mempelajari pengalaman India dalam menekan biaya pembangkitan listrik tenaga surya sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di sektor ketenagalistrikan nasional.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM (BPSDM ESDM) Prahoro Yulijanto Nurtjahyo mengatakan keberhasilan India tidak hanya ditopang oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan dan tata kelola pengadaan yang efektif.

“Keberhasilan tersebut didorong oleh kebijakan yang konsisten, desain pengadaan yang transparan, pembagian risiko yang lebih seimbang, serta kesiapan infrastruktur dan kelembagaan,” ujar Prahoro saat Lokakarya Internasional bertajuk From Ambition to Affordability: Lessons Learned from India’s 3 Cents USD/kWh Solar Journey di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Read also:  Indonesia–Swiss Perluas Program Pengembangan Talenta Energi Terbarukan

Lokakarya yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui BPSDM ESDM bekerja sama dengan GIZ Energy Programme ini menjadi forum dialog kebijakan untuk menggali pembelajaran dari pengalaman India dalam menurunkan tarif listrik tenaga surya hingga sekitar 3 sen dolar AS per kWh, sekaligus merumuskan strategi yang relevan bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia.

Read also:  Indonesia Timur Jadi Kunci, Pemerintah Perkuat Tata Kelola Karbon Biru

Prahoro menambahkan, transformasi sistem ketenagalistrikan nasional saat ini memasuki fase penting, seiring arah kebijakan penyediaan listrik yang semakin menekankan pemanfaatan EBT. Energi surya menjadi salah satu andalan dalam bauran energi nasional dan telah tercantum dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034.

Menurut Prahoro, pencapaian target transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan institusi pendukung.

Read also:  Pencabutan Izin 28 Perusahaan Hasil Percepatan Audit Usai Banjir Sumatra

“Kerangka regulasi yang kuat dan selaras, perencanaan sistem yang andal, serta kontrak yang bankable hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pemahaman komprehensif terhadap aspek teknis, ekonomi, hukum, dan operasional,” katanya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dorong Hilirisasi, Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Timah

Ecobiz.asia — Pemerintah membuka peluang penghentian ekspor timah mentah sebagai bagian dari penguatan agenda hilirisasi nasional guna mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat basis industri...

Bekasi Darurat Sampah, Menteri LH Minta Warga Kelola Sampah Mulai dari Rumah

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Kota Bekasi berada dalam kondisi darurat sampah seiring timbulan limbah harian yang mencapai 1.801 ton. Perubahan perilaku masyarakat menjadi...

Indonesia–Norwegia Luncurkan Layanan Dana Masyarakat Periode Keempat, Perkuat Partisipasi Publik dalam Aksi Iklim

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) Periode Keempat guna memperkuat partisipasi publik dalam mendukung pencapaian...

Kelola Sampah Plastik Laut, Pemkab Berau dan WWF Indonesia Operasikan TPS3R RUPIAH di Pulau Derawan

Ecobiz.asia — Pemerintah Kabupaten Berau bersama WWF Indonesia mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) RUPIAH (Rumah Pilah Sampah) di Pulau Derawan sebagai...

KLH Segel Dua Perusahaan Batu Bara Pencemar Sungai, Penyebab Matinya Pesut Mahakam

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyegel dua perusahaan batu bara di Kalimantan Timur yang diduga mencemari Sungai Mahakam dan berkontribusi...

TOP STORIES

Dorong Hilirisasi, Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Timah

Ecobiz.asia — Pemerintah membuka peluang penghentian ekspor timah mentah sebagai bagian dari penguatan agenda hilirisasi nasional guna mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat basis industri...

Bekasi Darurat Sampah, Menteri LH Minta Warga Kelola Sampah Mulai dari Rumah

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Kota Bekasi berada dalam kondisi darurat sampah seiring timbulan limbah harian yang mencapai 1.801 ton. Perubahan perilaku masyarakat menjadi...

Internalisasi Dampak Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Jadi Kunci Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan

Ecobiz.asia — Internalisasi dampak perubahan iklim dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon dinilai semakin mendesak bagi perusahaan, seiring perubahan struktural ekonomi dan meningkatnya tuntutan regulasi...

Dorong Pengembangan Ekonomi Karbon, Atkarbonist Gandeng Sucofindo dan DMB Global

Ecobiz.asia — Asosiasi Penggiat Karbon dan Bisnis Berkelanjutan atau Atkarbonist menjalin kerja sama dengan PT Sucofindo dan PT Daya Mitra Bersama (DMB) Global untuk...

Dapat Persetujuan KLH, Proyek Energi Terbarukan LX International Buka Peluang Monetisasi Kredit Karbon

Ecobiz.asia — Perusahaan energi yang berbasis di Republik Korea, LX International membuka babak baru dalam pengembangan bisnis karbon di Indonesia setelah memperoleh persetujuan yang...