Ecobiz.asia – Negara-negara ASEAN semakin menguatkan komitmen untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dan menangani asap lintas batas.
Nantinya, akan dibangun pusat koordinasi untuk pengendalian asap lintas batas di Jakarta.
Hal itu dibahas di Rapat Koordinasi Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19, dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang digelar Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), di Jakarta, Senin (23/12/2024).
Baca juga: Data Luas dan Emisi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 2024, Sampai September
Dalam siaran pers tertulisnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pemgendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa COP-19 menghasilkan sejumlah komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja sama lintas batas dalam pengendalian asap.
“Beberapa komitmen telah disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah pembangunan dan pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang akan berpusat di Jakarta,” ungkap Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan memperkuat kerja sama regional dalam pengendalian karhutla. Hanif juga menjelaskan kesiapan Indonesia mengantisipasi karhutla pada tahun 2025.
“Dukungan semua pihak dan koordinasi KLH dengan lintas Kementerian dan juga pemerintah daerah sangat penting dan terus ditingkatkan terutama kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH bersama Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah menyusun rencana aksi penanganan karhutla.
Setelah rapat ini, lanjut Hanif, pihaknya akan berkonsultasi dengan Menko Polhukam yang akan dilakukan minggu depan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna pada awal Januari 2025, untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
Baca juga: Kebakaran Hutan Gunung Guntur, Pertamina Geothermal Energy Terjunkan Tim HSSE Bantu Pemadaman
Meski BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun demikian kewaspadaan tetap ditingkatkan, terutama di kawasan hidrologi gambut.
“Operasi modifikasi cuaca tetap menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen dalam penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya sudah menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya pembukaan lahan dengan api, baik oleh masyarakat maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang matang, kami pastikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Pemerintah siap menangani potensi Karhutla di 2025. Sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang membahayakan kesehatan masyarakat,” tutupnya. ***