WALHI Layangkan Petisi Hentikan Proyek Green Ammonia GAIA di Aceh

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengajukan petisi kepada PT Pupuk Indonesia (Persero), ITOCHU Corporation, dan Toyo Engineering Corporation untuk menghentikan Proyek Green Ammonia Initiative from Aceh (GAIA).

WALHI menilai proyek tersebut berpotensi memperpanjang ketergantungan pada energi fosil, mengancam keselamatan masyarakat, serta melanggar hak atas informasi dan partisipasi publik.

Dalam petisi yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, President & CEO Toyo Engineering Eiji Hosoi, serta Chairman & CEO ITOCHU Corporation Masahiro Okafuji, Jumat (19/12/2025), WALHI menyebut klaim “amonia hijau” dalam proyek GAIA tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Klaim bahwa proyek ini akan menghasilkan hidrogen hijau tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena listrik yang digunakan untuk proses elektrolisis berasal dari jaringan PLN Aceh yang hingga kini 98 persen berbasis energi fosil,” demikian tulis petisi tersebut.

Read also:  Gelar Survei di 2.400 Titik, Kemenhut Siapkan Strategi Konservasi Macan Tutul Jawa Berbasis Sains

Menurut WALHI, penggunaan Renewable Energy Certificate (REC) tidak menjamin pasokan energi terbarukan secara fisik, sehingga produk yang dihasilkan lebih tepat disebut sebagai amonia hibrida, bukan amonia hijau.

Keterlibatan perusahaan internasional dalam proyek tersebut dinilai berisiko menimbulkan praktik greenwashing yang bertentangan dengan komitmen global terhadap SDGs, Perjanjian Paris, dan prinsip ESG.

WALHI juga menyoroti rekam jejak keselamatan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh Utara. Dalam periode 2010–2025, tercatat sembilan insiden kebocoran amonia yang berdampak pada sekitar 2.000 warga, dengan keluhan kesehatan mulai dari sesak napas hingga harus menjalani perawatan medis.

Laporan WALHI Aceh menyebut sistem tanggap darurat dinilai belum memadai, sementara kelompok rentan menghadapi risiko lebih besar.

Read also:  Bahlil Minta Pembangunan Smelter Produk Setengah Jadi Dikaji, Hilirisasi Harus Sampai Produk Akhir

Selain isu keselamatan, WALHI mencatat dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil. Alih fungsi kawasan pesisir menjadi area industri disebut membatasi akses melaut, menurunkan hasil tangkapan, serta meningkatkan biaya operasional nelayan. Manfaat ekonomi dari keberadaan industri dinilai tidak merata dan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sekitar.

Petisi tersebut juga menekankan minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan proyek GAIA. Sejumlah desa di sekitar kawasan industri di Kabupaten Aceh Utara disebut tidak pernah menerima penjelasan resmi terkait proyek tersebut.

Bahkan, pemerintah daerah setempat diklaim hanya mengetahui rencana proyek dari pemberitaan media.

Secara hukum, WALHI menilai pelaksanaan proyek GAIA berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip partisipasi bermakna dalam Deklarasi Rio dan Perjanjian Paris juga disebut belum dipenuhi.

Read also:  KLH Dalami Penyebab Karhutla, Menteri Jumhur Ungkap Dugaan Sabotase Citra Pemerintah

Atas dasar tersebut, WALHI mendesak penghentian proyek GAIA dan meminta agar setiap proyek transisi energi dijalankan dengan mengedepankan keselamatan, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat. WALHI menegaskan transisi energi harus berlangsung secara adil dan inklusif agar tidak menimbulkan risiko sosial dan lingkungan baru.

Petisi ini ditandatangani oleh Eksekutif Nasional WALHI dan Eksekutif Daerah WALHI Aceh, serta dilampiri laporan Assessment Dampak Produksi PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang disusun WALHI Aceh pada November 2025. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...