Tekan Pencemaran Udara, KLH Lakukan Uji Emisi Kendaraan Berat

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, serta Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggelar Kolaborasi Pengawasan dan Pengujian Emisi Kendaraan Kategori N dan O Tahun 2025. 

Kolaborasi ini bertujuan untuk menekan tingkat pencemaran udara akibat emisi kendaraan berat di wilayah Jabodetabek. 

Berdasarkan kajian tahun 2019 dan 2023, kendaraan berat berbahan bakar diesel atau Heavy Duty Vehicles (HDV) menjadi penyumbang lebih dari 50% partikel polutan PM2,5, sementara kendaraan ringan (Light Duty Vehicles/LDV) berkontribusi lebih dari 20%. 

Baca juga: Mau Dukung Target NZE, Kilang Pertamina Plaju Ungkap Hasil Uji Emisi Kendaraan Perusahan

Read also:  Kemenhut Bongkar 'Pencucian' Kayu Merbau Ilegal, 23 Kontainer Senilai Rp20,9 Miliar Diamankan

Pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar emisi EURO 4 guna mengurangi emisi kendaraan besar.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan uji emisi di berbagai lokasi seperti kawasan industri, pelabuhan, dan terminal. 

“Kami akan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk mengurangi emisi sebesar 33% hingga 35%,” ujar Hanif saat  melakukan uji emisi di Kawasan Industri PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Marunda, Jakarta Utara, Senin (11/3/2025).

Pemerintah menerapkan tiga langkah strategis dalam kolaborasi ini, yaitu Pelaksanaan uji emisi di lapangan, khususnya di kawasan industri, terminal, dan pelabuhan. Penindakan terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Mendorong pemilik kendaraan untuk melakukan perawatan rutin dan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.

Read also:  Selandia Baru Lanjutkan Program Energi Terbarukan di Maluku, Target Kurangi Ketergantungan Bahan Bakar Fosil

Baca juga: Kemenperin Luncurkan Alat Uji RATA, Monitor Nonstop Emisi Industri

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan yang lulus uji emisi dinyatakan laik jalan. 

Kendaraan yang tidak memenuhi standar akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin operasional. Selain itu, pemerintah berencana menerapkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman penjara maksimal tiga tahun dan denda hingga tiga miliar rupiah bagi pelanggar yang menyebabkan pencemaran udara.

Read also:  Lulus Diklat, 586 Polisi Kehutanan Langsung Terjun ke Tapak Dukung Pengendalian Karhutla

Kegiatan ini menjadi langkah awal dari serangkaian pengujian emisi lainnya yang akan dilaksanakan di Pelabuhan Pelindo pada 18 Maret 2025 serta di beberapa terminal dan gerbang tol utama Jabodetabek. 

Menteri Hanif mengajak pemilik kendaraan kategori N dan O untuk aktif berpartisipasi dalam pengendalian pencemaran udara. 

“Dengan menjaga kendaraan agar selalu laik jalan dan memenuhi standar emisi, kita berkontribusi menciptakan udara yang lebih bersih dan sehat,” ujarnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kawal Target COP17 CBD, Indonesia Dorong Reformasi Insentif dan Pendanaan Keanekaragaman Hayati

Ecobiz.asia – Indonesia mendorong reformasi insentif fiskal, penguatan pendanaan hijau, dan kemitraan berbasis sains untuk mendukung pencapaian target perlindungan keanekaragaman hayati global. Langkah tersebut menjadi...

Pemerintah Minta Perusahaan Tambang Bantu Pemadaman Karhutla di Kalimantan Tengah

Ecobiz.asia – Pemerintah meminta perusahaan pertambangan ikut membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pemerintah mengundang sekitar 400...

Cadangan Minyak Bersama Penting Meski ASEAN Beralih ke Energi Terbarukan

Ecobiz.asia – Kerja sama penyimpanan cadangan minyak darurat dinilai tetap penting bagi ASEAN meskipun kawasan ini beralih ke energi terbarukan. Selain menjaga ketahanan pasokan...

Bukti Keberhasilan 25 Tahun Reintroduksi Orangutan, Tiga Induk dan Anaknya Terpantau di Bukit Tiga Puluh

Ecobiz.asia — Tiga induk orangutan Sumatera bersama anaknya terpantau di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Jambi, sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Temuan ini...

Harga Nikel dan Biaya Modal Pengaruhi Kelayakan Proyek, Ekonomom Soroti Daya Saing Baterai

Ecobiz.asia – Fluktuasi harga nikel, nilai tukar rupiah, dan tingginya biaya modal menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi kelayakan investasi proyek nikel di Indonesia. Di...

TOP STORIES

Kawal Target COP17 CBD, Indonesia Dorong Reformasi Insentif dan Pendanaan Keanekaragaman Hayati

Ecobiz.asia – Indonesia mendorong reformasi insentif fiskal, penguatan pendanaan hijau, dan kemitraan berbasis sains untuk mendukung pencapaian target perlindungan keanekaragaman hayati global. Langkah tersebut menjadi...

Pemerintah Minta Perusahaan Tambang Bantu Pemadaman Karhutla di Kalimantan Tengah

Ecobiz.asia – Pemerintah meminta perusahaan pertambangan ikut membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pemerintah mengundang sekitar 400...

Cadangan Minyak Bersama Penting Meski ASEAN Beralih ke Energi Terbarukan

Ecobiz.asia – Kerja sama penyimpanan cadangan minyak darurat dinilai tetap penting bagi ASEAN meskipun kawasan ini beralih ke energi terbarukan. Selain menjaga ketahanan pasokan...

As Shipping Seeks Cleaner Fuels, Pupuk Indonesia Eyes $500 Million Ammonia Hub in Batam to Challenge Singapore

Ecobiz.asia – Indonesia's state-owned fertilizer and petrochemical company Pupuk Indonesia is exploring an investment of up to US$500 million to develop an ammonia hub...

Ditjen Minerba Berikan 42 Apresiasi kepada Perusahaan Tambang atas Kinerja Sosial dan Lingkungan

Ecobiz.asia -- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan 42 Apresiasi Minerba 2026 kepada badan usaha...