Ecobiz.asia — Pemerintah mulai menyiapkan proyek percontohan karbon offset pertama di dalam sistem taman nasional Indonesia, dengan Taman Nasional Way Kambas di Provinsi Lampung ditetapkan sebagai lokasi awal untuk membuka akses pembiayaan konservasi melalui Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan proyek di Way Kambas dirancang untuk memobilisasi sumber pendanaan baru bagi pengelolaan kawasan konservasi, sekaligus menjadi model bagi taman nasional lain di Indonesia.
“Saat ini kami tengah membangun fondasi yang diperlukan agar Way Kambas dapat menjadi lokasi proyek offset karbon pertama di dalam sistem taman nasional Indonesia yang terbuka bagi Pasar Karbon Sukarela,” ujar Raja Antoni dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Pengembangan proyek karbon di Way Kambas merupakan bagian dari upaya lebih luas Kementerian Kehutanan untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan bagi 57 taman nasional di Indonesia. Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Taman Nasional.
Menurut Raja Antoni, satgas ini akan memberikan arahan strategis sekaligus mengoordinasikan pelaksanaan strategi dan kerangka investasi pembiayaan taman nasional. Pemerintah juga tengah menyiapkan revisi regulasi serta penerbitan aturan baru guna membuka ruang kemitraan yang lebih efektif dengan sektor swasta.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah mengambil langkah-langkah luar biasa untuk melindungi keanekaragaman hayati nasional dan memastikan keberlanjutan pengelolaan taman nasional.
Selain Way Kambas, pemerintah juga mengembangkan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Provinsi Aceh sebagai contoh konkret pembiayaan konservasi berbasis kolaborasi. Inisiatif ini difokuskan pada perlindungan gajah Sumatra melalui pendekatan konservasi lanskap, pengelolaan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat.
Raja Antoni mengatakan komitmen tersebut berawal dari dialog antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III pada November 2024, yang kemudian diperluas. Awalnya, Indonesia berkomitmen menyediakan 20.000 hektare lahan untuk konservasi gajah, sebelum ditingkatkan menjadi 90.000 hektare pada Agustus 2025.
PECI dirancang sebagai model percontohan yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan tantangan konservasi serupa, termasuk kawasan dengan tekanan ekologis dan kebutuhan pendanaan yang tinggi.
Komitmen Indonesia dalam pembiayaan konservasi juga disoroti dalam forum tingkat tinggi Indonesia–Inggris yang digelar di Lancaster House, London, pada 20 Januari 2026. Forum tersebut membahas kerja sama perlindungan keanekaragaman hayati, masyarakat lokal, dan spesies kunci seperti gajah Sumatra yang terancam punah.
Forum ini dihadiri oleh Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Seema Malhotra, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, serta sejumlah pejabat pemerintah, pelaku usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat sipil. ***
