Ecobiz.asia – Komunikasi keberlanjutan semakin dibutuhkan untuk menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi persoalan lingkungan. Informasi yang akurat dan mudah dipahami diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik, memperluas partisipasi, serta mendorong perubahan perilaku dalam menghadapi perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, dan kerusakan ekosistem.
Pentingnya komunikasi tersebut mengemuka dalam Sustainability Communication Expert Dialogue yang diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Forum yang mempertemukan pemerintah, akademisi, diplomat, pelaku usaha, dan media tersebut sekaligus menandai peluncuran Center for Sustainability Communication and Policy (CSCP) Indonesia.
Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Penasihat Utama Menteri Kehutanan Bambang Soepijanto, Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) periode 2022-2026 Anter Venus, Direktur Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia Supriatna, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Jamhari Makruf, anggota Dewan Penasihat Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Agus Justianto, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Daamardono, serta perwakilan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Soegijanto Soewandi.
Pandangan mengenai komunikasi keberlanjutan juga disampaikan melalui rekaman video oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi.
Penasihat Utama Menteri Kehutanan Dr. Bambang Soepijanto menegaskan bahwa komunikasi berbasis bukti dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan bagian penting dari keberhasilan kebijakan kehutanan. Komunikasi perlu hadir sejak persoalan diidentifikasi, kebijakan dirumuskan, hingga pelaksanaan dan evaluasi, sekaligus menjadi sarana untuk mendengar aspirasi serta memperbaiki kebijakan. Menurut dia, informasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi lapangan akan memperkuat kepercayaan publik.
“Karena itu, keberhasilan komunikasi perlu dilihat dari tumbuhnya pemahaman, kemampuan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan,” ujar Bambang saat menyampaikan sambutan kunci.
Bambang juga menyambut peluncuran Center for Sustainability Communication and Policy (CSCP) Indonesia yang dikelola Asosiasi Komunikasi Keberlanjutan Indonesia (ASKOMKI). Ia berharap lembaga ini mempertemukan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pengalaman lapangan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta masyarakat, termasuk dalam mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Bambang menekankan agar dialog menghasilkan langkah nyata dengan penanggung jawab, sasaran, dan evaluasi yang jelas. “Tindak lanjutnya dapat berupa kajian bersama, pelatihan komunikasi keberlanjutan, penyusunan materi edukasi publik, maupun pengembangan forum pertukaran pengetahuan secara berkala,” katanya. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pemahaman publik serta menghasilkan kebijakan dan tindakan yang bermanfaat bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua CSCP Indonesia Trisia Megawati Kusuma Dewi mengatakan, CSCP merupakan pusat pemikiran dan wadah kolaborasi komunikasi keberlanjutan yang dikelola Asosiasi Komunikasi Keberlanjutan Indonesia (ASKOMKI). “Lembaga ini dibentuk untuk menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan, dan masyarakat melalui komunikasi berbasis sains, terutama dalam isu lingkungan, sosial, tata kelola (ESG), risiko bencana, dan ketangguhan masyarakat,” kata Trisia Megawati.
Rektor UPNVJ Anter Venus mengatakan, mewujudkan lingkungan berkelanjutan masih kerap dipahami sebagai konsep abstrak yang sulit dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. “Karena itu, strategi komunikasi perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan tingkat pemahaman masyarakat,” kata Venus seraya mengambil contoh perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai.
“Larangan membuang sampah ke sungai perlu dijelaskan dampaknya. Tidak cukup hanya dengan memasang tulisan larangan,” ujar Venus.
Pentingnya pendekatan sosial dan budaya juga disampaikan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Jamhari Makruf. Menurut dia, berbagai agama mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Nilai-nilai tersebut juga hidup dalam tradisi masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk melalui aturan dan sanksi bagi mereka yang merusak alam. Tantangannya adalah bagaimana para pemuka agama menerjemahkan ajaran keagamaan dan kearifan lokal menjadi pesan serta gerakan pelestarian lingkungan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Sementara itu, anggota Dewan Penasihat Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Agus Justianto mengatakan, mewujudkan lingkungan berkelanjutan sesuai target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 membutuhkan strategi komunikasi yang efektif agar kebijakan dan program pengendalian emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dapat dipahami serta didukung masyarakat.
Komunikasi, menurut dia, tidak cukup hanya menyampaikan target pemerintah, tetapi juga perlu menjelaskan manfaat dan peran masyarakat dalam mewujudkannya. “Konsistensi pelaksanaan strategi dan program, disertai kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, menjadi sesuatu yang penting untuk mewujudkannya,” kata Agus Justianto.
Direktur Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia Supriatna mengatakan, keberlanjutan lingkungan berkaitan erat dengan perilaku manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, upaya menjaga lingkungan membutuhkan perubahan perilaku yang didukung pemahaman dan kesadaran bersama.
“Komunikasi berperan menyampaikan pengetahuan dan membangun kepedulian, tetapi komunikasi perlu disertai keteladanan serta contoh nyata dari para pemimpin, pemerintah, dan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Soegianto Soewandi dari APHI mengatakan, pelestarian lingkungan kini tidak lagi sekadar kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada pengusaha, melainkan telah menjadi tuntutan publik, bahkan konsumen. Perubahan tersebut menuntut dunia usaha lebih serius menjalankan praktik ramah lingkungan agar produknya diterima masyarakat.
“Dulu, kegiatan pelestarian lingkungan memang menjadi beban yang ditetapkan pemerintah, tetapi sekarang pasar sendiri yang menuntutnya,” ujarnya. Dalam situasi itu, isu lingkungan justru dapat menjadi nilai unggul yang membedakan sebuah perusahaan dari para pesaingnya. Di sisi lain, tuntutan tersebut mendorong pengusaha untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk media, guna membangun brand produk yang ramah lingkungan.
Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Dhamardono dalam dialog tersebut mengatakan, strategi komunikasi lingkungan harus mampu menjangkau generasi Z yang kini merupakan generasi yang cukup besar dalam struktur penduduk Indonesia. Generasi Z mempunyai pola pikir dan gaya hidup tersendiri serta memiliki kesadaran lingkungan yang cukup tinggi. Misalnya saja, penggunaan tumbler yang lebih ramah lingkungan dibandingkan air dalam botol, bukanlah kewajiban tetapi telah menjelma menjadi gaya hidup mereka.
“Karena itu dibutuhkan strategi komunikasi yang inovatif dan edukatif untuk menjangkau generasi Z,” kat Haryo.
Ruang kolaborasi
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menyambut baik kehadiran CSCP Indonesia sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat komunikasi kebijakan kehutanan. Ia berharap lembaga tersebut menjadi mitra strategis kementerian dalam mengembangkan kampanye publik berbasis bukti ilmiah yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan masyarakat.
Komunikasi yang akurat, terbuka, dan responsif terhadap aspirasi publik juga diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Adapun Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo menilai, komunikasi keberlanjutan berbasis ilmu pengetahuan penting untuk memperkuat pemahaman dan kepercayaan mitra internasional terhadap kebijakan serta praktik pembangunan Indonesia. Pengalaman Indonesia dalam mengelola sumber daya alam dan melindungi keanekaragaman hayati, menurut dia, dapat menjadi modal untuk mengembangkan kerja sama dengan Amerika Serikat di bidang riset, pendidikan, teknologi, dan peningkatan kapasitas.
Dia berharap dialog tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan, edukasi publik, serta kemitraan internasional yang konkret dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. ***
