Ecobiz.asia – WWF-Indonesia mendorong pembiayaan berbasis lanskap (Landscape Finance Approach) untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sekaligus melindungi hutan, sumber air, dan keanekaragaman hayati.
Pendekatan ini dinilai membutuhkan kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, petani, dan organisasi masyarakat sipil agar investasi sektor perkebunan tidak mendorong ekspansi lahan yang menekan ekosistem alami.
CEO WWF-Indonesia Aditya Bayunanda mengatakan peningkatan produktivitas pertanian perlu dilakukan dengan mengoptimalkan lahan yang sudah dimanfaatkan, bukan melalui perluasan perkebunan ke kawasan hutan dan ekosistem alami.
“Hutan, sumber air, keanekaragaman hayati, dan konektivitas habitat satwa liar merupakan bagian penting dari ketahanan lanskap yang menopang keberlanjutan produksi dan penghidupan masyarakat. Karena itu, investasi dalam pertanian berkelanjutan perlu berjalan seiring dengan investasi untuk perlindungan dan pemulihan ekosistem,” kata Aditya dalam diskusi multipihak di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Diskusi bertajuk “Advancing Nature-Positive Agriculture through Landscape Finance: Building Inclusive and Transparent Supply Chains” tersebut diselenggarakan WWF-Indonesia bersama Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) dan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro).
Aditya menjelaskan pembiayaan berbasis lanskap dapat menggabungkan berbagai sumber pendanaan, mulai dari investasi komersial, pembiayaan berbunga rendah, pendanaan publik, hingga skema pembiayaan campuran (blended finance). Penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lanskap.
Melalui pendekatan tersebut, investasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi rantai pasok, tetapi juga mendukung praktik perkebunan berkelanjutan, konservasi hutan, perlindungan sumber daya air, pemulihan ekosistem, serta penguatan penghidupan masyarakat.
Sektor perkebunan memiliki kontribusi ekonomi yang besar. Data yang disampaikan WWF-Indonesia menyebut subsektor perkebunan menyumbang lebih dari Rp1.075,29 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Komoditas kopi, karet, dan kakao juga menjadi sumber devisa serta menopang penghidupan masyarakat di berbagai daerah.
Namun, sektor ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tekanan terhadap ekosistem, perubahan iklim, rendahnya produktivitas petani, serta meningkatnya tuntutan pasar terhadap praktik produksi yang bertanggung jawab.
WWF-Indonesia juga menyoroti keterbatasan akses modal, teknologi, pendampingan, dan informasi pasar yang masih dihadapi petani swadaya. Padahal, keterlibatan petani menjadi bagian penting dalam transformasi menuju pertanian yang berdampak positif bagi alam (nature-positive agriculture).
Melalui pembiayaan berbasis lanskap, kebutuhan petani diharapkan dapat dihubungkan dengan kepentingan industri, investor, dan pemerintah. Petani tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lanskap dan rantai pasok komoditas.
Direktur Eksekutif PISAgro Insan Syafaat mengatakan perubahan persyaratan pasar global perlu direspons melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh rantai pasok. Peningkatan produktivitas tanpa membuka lahan baru menjadi salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjaga ekosistem.
Menurut Insan, kemitraan dari hulu hingga hilir diperlukan untuk memperkuat kapasitas petani, memperluas akses pembiayaan, dan menyediakan insentif bagi praktik produksi berkelanjutan.
Ia menyebut sebagian besar anggota PISAgro telah menerapkan model Inclusive Closed Loop yang diklaim mampu meningkatkan produktivitas petani hingga tiga kali lipat dan pendapatan hingga lima kali lipat. Kepastian pasar dari pembeli (offtaker) juga menjadi salah satu insentif bagi petani untuk mempertahankan praktik produksi berkelanjutan.
Insan menambahkan, penerapan regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan prinsip keberlanjutan perlu dilakukan melalui upaya bersama agar tidak menjadi hambatan perdagangan yang membebani petani kecil. ***
