Elektrifikasi Industri Didorong untuk Pangkas Emisi dan Biaya Energi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Elektrifikasi mulai didorong sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus menekan emisi industri berat yang masih banyak menggunakan bahan bakar fosil untuk menghasilkan panas.

Isu tersebut dibahas dalam sesi Keeping More Energy in the Process: Efficiency Pathways for Heavy Industry pada Electricity Connect 2026 di Tangerang, Selasa (22/9/2026).

Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo mengatakan industri di Indonesia masih banyak mengandalkan teknologi berbasis pembakaran untuk memenuhi kebutuhan panas.

Menurut dia, peralihan dari teknologi pembakaran ke sistem elektrifikasi dapat memberikan dua manfaat sekaligus, yakni meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi jejak karbon.

“Dengan melakukan elektrifikasi sekarang kami bertujuan mencapai dua tujuan, untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi energi,” kata Gigih.

Teknologi yang digunakan, lanjut Gigih, perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri. Electric boiler, misalnya, dapat digunakan untuk menghasilkan uap dan panas, sementara heat pump dapat diterapkan untuk kebutuhan panas pada kisaran 50–80 derajat Celsius.

Read also:  KLH Bangun Ekosistem Pengelolaan Limbah Baterai Mobil Listrik, Timbulan Diproyeksi Memuncak 2040

Pemerintah, kata dia, juga masih terbuka terhadap pengembangan dan penerapan teknologi dari dalam maupun luar negeri. Namun, proyek efisiensi energi tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar konsumsi energi yang dapat ditekan.

Gigih mengatakan penghematan biaya dan potensi pengurangan emisi karbon perlu diperhitungkan agar proyek efisiensi memiliki nilai ekonomi dan lebih menarik untuk dikembangkan.

“Efisiensi energi saja tidak akan menciptakan daya tarik. Jadi kita harus dipadukan dengan penghematan biaya dan kita juga membuat pipeline apakah kita bisa juga menggabungkannya dengan pengurangan karbon,” ujarnya.

Tidak hanya pada industri berat, Gigih juga mengatakan, pemerintah mulai menyiapkan kebijakan yang mempertimbangkan efisiensi penggunaan listrik dan air pada sektor pusat data (Data Center).

Read also:  Revisi Aturan Pengelolaan Hutan, Organisasi Masyarakat Sipil Soroti Penguatan KPH hingga Evaluasi Perizinan

Menurut dia, penggunaan sistem pendinginan berbasis air, misalnya, perlu mempertimbangkan standar lingkungan serta ketersediaan air di wilayah sekitar.

Sementara itu, Executive Vice President, Project Director & Advisor for Map Ta Phut Decarbonisation, Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC) Arjan van den Broek mengatakan industri, khususnya petrokimia, masih menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan terhadap peralatan berbasis uap.

Menurut Arjan, retrofitting yang sebelumnya menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan efisiensi kini menghadapi kendala waktu pengerjaan yang dapat mencapai empat hingga lima tahun.

Tantangan juga muncul ketika industri mengembangkan konsep green steam tanpa memperhitungkan keseluruhan rantai proses. Karena itu, perubahan teknologi perlu dilihat tidak hanya dari sisi peralatan, tetapi juga keterkaitannya dengan sistem energi secara keseluruhan.

Arjan menambahkan, peningkatan kebutuhan listrik pusat data juga membuat keseimbangan antara pasokan dan permintaan energi semakin penting. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah penyimpanan energi dan penyimpanan panas.

Read also:  El Nino Memuncak September, Ini Lima Jurus Kemenhut Tekan Karhutla

Menurut dia, pusat data juga perlu dikelola dari sisi permintaan sehingga pertumbuhan pusat data tidak hanya diterjemahkan sebagai tambahan beban terhadap jaringan listrik.

Dari sisi pengalaman internasional, Energy & Climate Counsellor Embassy of Denmark in Indonesia and ASEAN Allan Bertelsen mengatakan efisiensi energi menjadi salah satu langkah awal Denmark dalam menghadapi persoalan keamanan energi.

Namun, pengalaman Denmark tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia karena terdapat perbedaan kondisi industri, struktur energi, dan mekanisme harga.

“Jadi Anda harus melihat insentif yang berbeda dan pengukuran,” kata Allan.

Menurut dia, kebijakan efisiensi energi perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing negara, termasuk dalam menentukan insentif dan metode pengukurannya. *** Jadita Banjar Nahor

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Wamen LH: Profit Besar Tambang Harus Diikuti Tanggung Jawab Lingkungan

Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono meminta industri pertambangan memperkuat dekarbonisasi seiring besarnya keuntungan yang diperoleh...

Menhut Raja Juli Kembali Cabut Izin Lima PBPH Terkait Karhutla, Sebut Perintah Prabowo

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sebagai...

WWF-Indonesia dan CPOPC Jalin Kerja Sama Penguatan Transparansi Rantai Pasok Sawit Berkelanjutan

Ecobiz.asia - WWF-Indonesia dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) sepakat menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat sistem komoditas berkelanjutan sekaligus meningkatkan pengakuannya di...

Prabowo Instruksikan Persiapan BBM E50, Susul Penerapan B50

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah segera menyiapkan langkah konkret untuk mengembangkan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 50% atau E50 di Indonesia. Menteri...

Pantauan Karhutla Kemenhut: Hotspot Kalteng dan Kalbar Turun Tajam, Sumsel Malah Naik

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional turun 400 titik menjadi 1.037 titik hingga Selasa (15/9/2026) malam....

TOP STORIES

Pakai Gas Bumi, RSUP Sardjito Pangkas Biaya Energi hingga 75%

Ecobiz.asia — RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta menghemat biaya energi hingga 75% setelah beralih menggunakan gas bumi dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk sejumlah...

Dekarbonisasi Jadi Tuntutan Industri Tambang, Wamen LH Minta Emisi Dilaporkan ke SIGN-SMART

Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono mendorong industri pertambangan mempercepat dekarbonisasi dengan menghitung dan melaporkan emisi...

Wamen LH: Profit Besar Tambang Harus Diikuti Tanggung Jawab Lingkungan

Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono meminta industri pertambangan memperkuat dekarbonisasi seiring besarnya keuntungan yang diperoleh...

AFD-Backed Roadmap Seeks to Unlock Investment in Indonesia’s Blue Carbon Ecosystems

Ecobiz.asia – Indonesia has launched a 2026–2045 roadmap for protecting and managing its blue carbon ecosystems, with French development agency Agence Française de Développement...

PHI Raih Tujuh Penghargaan IABC Indonesia Awards 2026

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) meraih tujuh penghargaan dalam ajang International Association of Business Communicators (IABC) Indonesia Awards 2026, sebagai bentuk apresiasi...