Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menegaskan langkah konkret dalam mempercepat transisi energi dengan mengutamakan realokasi anggaran, peninjauan ulang subsidi energi, dan efisiensi fiskal sebagai strategi utama.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menuju target net zero emission pada 2060.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan hal tersebut dalam Energy Transition Asia Summit yang diselenggarakan oleh Financial Times dan Nikkei di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Baca juga: ABB Tegaskan Dukungan Transisi Energi Lewat Balap Formula E Jakarta E-Prix 2025
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal ke depan bukan soal memangkas anggaran, melainkan mengalokasikan ulang belanja negara untuk mendukung sektor-sektor krusial dalam transisi energi.
“Anggaran 2025 tetap sebesar Rp3.621 triliun. Yang berubah adalah arah alokasinya. Kami memprioritaskan program-program yang mendukung transisi energi dan pendidikan iklim,” jelas Thomas.
Baca juga: Dukung Transisi Energi, PLN NP Catat Kinerja Rendah Emisi dan Tinggi Efisiensi
Langkah ini mencerminkan perubahan pendekatan fiskal pemerintah—dari sekadar ekspansi anggaran menjadi pembenahan struktur belanja negara agar lebih berdampak terhadap agenda dekarbonisasi dan ketahanan energi.
Salah satu fokus utama adalah pengurangan subsidi energi yang selama ini membebani fiskal negara. Namun, Thomas mengakui bahwa upaya tersebut bukan tanpa tantangan.
“Pengurangan subsidi adalah proses jangka panjang. Kami harus mempertimbangkan data, dinamika sosial, dan kemampuan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian harga listrik dan bahan bakar sebagai bagian dari reformasi subsidi.
Dalam proses tersebut, akurasi data menjadi kunci. Pemerintah sedang mengonsolidasikan data kependudukan dan konsumsi energi lintas kementerian guna merumuskan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran.
Baca juga: PHI Bukukan Kinerja Keuangan dan ESG Positif di 2024, Dorong Transisi Energi Berkelanjutan
“Dengan data yang lebih presisi, kebijakan subsidi bisa diarahkan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial di tengah reformasi fiskal,” tambah Thomas.
Ia juga mengisyaratkan bahwa pemerintah mempertimbangkan kebijakan fiskal yang lebih agresif dalam mendukung sektor energi, termasuk dengan merancang skema insentif baru dan mendorong pembiayaan transisi dari sektor swasta.
Pemerintah berharap, melalui kombinasi strategi fiskal yang lebih adaptif, penyesuaian subsidi, dan penguatan alokasi anggaran hijau, Indonesia dapat menjalankan transisi energi yang adil, terukur, dan berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi nasional. ***
