Pemerataan Akses Lewat Perhutanan Sosial Terus Diperluas, Bank Dunia Beri Apresiasi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Program perhutanan sosial harus terus diperluas guna memastikan pemerataan akses dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah hutan yang selama ini terpinggirkan dari pembangunan.

Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat menutup secara resmi proyek Strengthening of Social Forestry (SSF) di Jakarta, Rabu (24/6/2025). Proyek yang didukung oleh Global Environment Facility (GEF) dan Bank Dunia ini telah berlangsung sejak 2015-2016, dan menjadi bagian dari agenda prioritas nasional dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

“Sampai hari ini, telah diberikan akses kelola seluas 8,3 juta hektare hutan kepada masyarakat. Namun, tantangan kita adalah memastikan akses tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Raja Juli.

Baca juga: Ekspor Kopi hingga Kerajinan Tangan, Program Penguatan Perhutanan Sosial Beri Dampak Nyata di Enam Daerah

Read also:  COP17 CBD, Indonesia Dorong Pendanaan Biodiversitas Global yang Adil bagi Negara Berkembang

Ia menyebut dari sekitar 15.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terbentuk, baru 83 kelompok berstatus platinum, sedangkan lebih dari 8.400 masih berada di level blue, atau dasar. Ia mendorong agar kolaborasi lintas sektor diperkuat melalui pendekatan Penta-Helix yang melibatkan pemerintah, swasta, LSM, akademisi, dan media.

“Kementerian Kehutanan membuka diri seluas-luasnya untuk kerja sama. Hutan kita harus lestari, pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan masyarakat harus tercapai,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Raja Juli menyambut baik deklarasi sejumlah kepala daerah untuk melanjutkan program SSF pasca-penutupan proyek. Ia berharap program serupa dapat diperluas ke wilayah lain melalui kerja sama dengan pemda, NGO lokal, dan mitra internasional.

“Kita tidak boleh membiarkan aset masyarakat ini menjadi mangkrak. Akses kelola yang sudah diberikan harus produktif dan membawa manfaat nyata,” tegasnya.

Read also:  Kemenhut Bongkar 'Pencucian' Kayu Merbau Ilegal, 23 Kontainer Senilai Rp20,9 Miliar Diamankan

Dalam kesempatan yang sama, Program Leader Lead Agriculture Specialist The World Bank, Vikas Choudhary, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan proyek SSF dan kontribusinya terhadap pembangunan hijau dan pengurangan kemiskinan berbasis hutan.

“Program ini telah memberikan akses legal kepada lebih dari 1,4 juta keluarga, mencakup 8,3 juta hektare, dari target nasional 12,7 juta hektare,” kata Vikas.

Baca juga: Pertamina Dukung 13 Kelompok Perhutanan Sosial untuk Penguatan Komoditas Pangan, Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Ia menambahkan, selama lima tahun implementasi, proyek SSF berkontribusi pada penguatan tiga pilar utama perhutanan sosial: pengelolaan kawasan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha. Lebih dari 364.000 hektare hutan telah dilegalkan melalui 706 usulan, mendukung 692 KUPS, di antaranya 500 KUPS menerima hibah dan 130 KUPS kategori platinum dan gold berhasil meningkatkan pendapatan dari berbagai komoditas.

Read also:  Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Perkuat Aksi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Pasca COP17

“Ini bukan hanya pencapaian administratif, tetapi juga kisah hidup yang mengubah komunitas. Dengan akses legal ke tanah hutan, masyarakat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup,” tutur Vikas.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap kebijakan dan regulasi, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kapasitas, dan keterlibatan sektor swasta untuk memperkuat keberlanjutan usaha berbasis komunitas.

Baca juga: Ditetapkan Sebagai Proyek Strategis Nasional, Perhutanan Sosial Terus Digeber Kemenhut

Menutup sambutannya, Vikas menyampaikan ucapan selamat atas seluruh capaian program SSF yang dinilai selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

“Proyek ini menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan hijau, dan pengelolaan hutan berkelanjutan,” ujarnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kawal Target COP17 CBD, Indonesia Dorong Reformasi Insentif dan Pendanaan Keanekaragaman Hayati

Ecobiz.asia – Indonesia mendorong reformasi insentif fiskal, penguatan pendanaan hijau, dan kemitraan berbasis sains untuk mendukung pencapaian target perlindungan keanekaragaman hayati global. Langkah tersebut menjadi...

Pemerintah Minta Perusahaan Tambang Bantu Pemadaman Karhutla di Kalimantan Tengah

Ecobiz.asia – Pemerintah meminta perusahaan pertambangan ikut membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pemerintah mengundang sekitar 400...

Cadangan Minyak Bersama Penting Meski ASEAN Beralih ke Energi Terbarukan

Ecobiz.asia – Kerja sama penyimpanan cadangan minyak darurat dinilai tetap penting bagi ASEAN meskipun kawasan ini beralih ke energi terbarukan. Selain menjaga ketahanan pasokan...

Bukti Keberhasilan 25 Tahun Reintroduksi Orangutan, Tiga Induk dan Anaknya Terpantau di Bukit Tiga Puluh

Ecobiz.asia — Tiga induk orangutan Sumatera bersama anaknya terpantau di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Jambi, sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Temuan ini...

Harga Nikel dan Biaya Modal Pengaruhi Kelayakan Proyek, Ekonomom Soroti Daya Saing Baterai

Ecobiz.asia – Fluktuasi harga nikel, nilai tukar rupiah, dan tingginya biaya modal menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi kelayakan investasi proyek nikel di Indonesia. Di...

TOP STORIES

Kawal Target COP17 CBD, Indonesia Dorong Reformasi Insentif dan Pendanaan Keanekaragaman Hayati

Ecobiz.asia – Indonesia mendorong reformasi insentif fiskal, penguatan pendanaan hijau, dan kemitraan berbasis sains untuk mendukung pencapaian target perlindungan keanekaragaman hayati global. Langkah tersebut menjadi...

Pemerintah Minta Perusahaan Tambang Bantu Pemadaman Karhutla di Kalimantan Tengah

Ecobiz.asia – Pemerintah meminta perusahaan pertambangan ikut membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pemerintah mengundang sekitar 400...

Cadangan Minyak Bersama Penting Meski ASEAN Beralih ke Energi Terbarukan

Ecobiz.asia – Kerja sama penyimpanan cadangan minyak darurat dinilai tetap penting bagi ASEAN meskipun kawasan ini beralih ke energi terbarukan. Selain menjaga ketahanan pasokan...

As Shipping Seeks Cleaner Fuels, Pupuk Indonesia Eyes $500 Million Ammonia Hub in Batam to Challenge Singapore

Ecobiz.asia – Indonesia's state-owned fertilizer and petrochemical company Pupuk Indonesia is exploring an investment of up to US$500 million to develop an ammonia hub...

Ditjen Minerba Berikan 42 Apresiasi kepada Perusahaan Tambang atas Kinerja Sosial dan Lingkungan

Ecobiz.asia -- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan 42 Apresiasi Minerba 2026 kepada badan usaha...