Kementerian ESDM Atur Penyediaan Bahan Bakar Rendah Sulfur, Peta Jalan Tunggu Penetapan Menteri Bahlil

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penggunaan BBM dengan kadar sulfur 50 PPM pada tahun 2027. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) telah menyusun peta jalan untuk mencapai BBM rendah sulfur. 

Hal ini disampaikan oleh Noor Arifin, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, dalam acara Hilir Migas Conference & Expo 2024 di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024. 

“Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan bahan bakar rendah sulfur. Kita (Dirjen Migas) sudah berkomitmen bahwa bahan bakar, baik solar maupun bensin, akan memiliki kadar sulfur 50 PPM pada tahun 2027 (Euro-4),” ujar Noor Arifin.

Read also:  Kemenhut Sanksi 12 PBPH, Perusahaan Diminta Stop Land Clearing dengan Api

Baca juga: Pemerintah Terbitkan Perpres Cadangan Penyangga Energi, Atur Bensin, LPG dan Minyak Bumi

Namun, peta jalan BBM rendah sulfur ini masih memerlukan persetujuan dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. “Kita sudah memiliki peta jalan, tetapi ini belum ditetapkan oleh Pak Menteri, sehingga kita belum bisa merilisnya saat ini. Nanti setelah ditetapkan, baru bisa kita rilis,” tambah Noor.

Noor juga menyampaikan alasan pentingnya penyusunan peta jalan BBM rendah sulfur ini karena masih tingginya emisi yang dihasilkan dari BBM yang digunakan saat ini. 

Read also:  Dari Etanol hingga Biodiesel, Pemerintah Siapkan Investasi Hilirisasi Rp239 Triliun untuk Kemandirian Energi

“Ini telah menjadi pembahasan dalam beberapa bulan terakhir. Pemicunya adalah angka emisi di Jakarta yang sangat tinggi, sehingga dorongan untuk membuat BBM rendah sulfur menjadi sangat kuat,” ujar Noor.

Sementara itu, Laksmi Wijayanti, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup, menyampaikan harapannya agar BBM rendah sulfur segera terealisasi. 

Baca juga: Mulai Manfaatkan HVO, PT Vale Indonesia Pionir Pengguna BBM  Ramah Lingkungan Pertamina

Read also:  Kemarau Lebih Kering, Kemenhut Perkuat Antisipasi Karhutla 2026

“Kami juga sudah berangan-angan untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan. Sebenarnya, sejak tahun 2017 kami sudah memulai inisiatif ini,” ungkap Laksmi.

Kementerian Lingkungan Hidup akan terus mendukung rencana penggunaan BBM rendah sulfur dengan mengawal kebijakan tersebut. 

“Ini adalah bagian dari komitmen kita terhadap perubahan iklim. Kami akan berkontribusi terhadap pengurangan emisi secara keseluruhan. Pastinya, kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik regulator maupun yang aktif mempromosikan BBM ramah lingkungan ini,” ujar Laksmi. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Pemilahan Sampah Jadi Penentu Keberhasilan Teknologi PSEL (Waste to Energy)

Ecobiz.asia — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa pemilahan sampah dari sumber menjadi faktor kunci keberhasilan teknologi...

Menhut Serahkan 1.742 Hektare Izin Perhutanan Sosial ke Masyarakat Sulut

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan akses kelola hutan kepada 328 kepala keluarga (KK) di Sulawesi Utara melalui skema perhutanan sosial guna...

TOP STORIES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

PLN Nusantara Power, VOGO-ARSTROMA Explore Membrane-Based CCUS Development

Ecobiz.asia — PT PLN Nusantara Power has signed a memorandum of understanding (MoU) with VOGO-ARSTROMA to explore the development of carbon capture technology as...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Situasi Global Bergejolak, Pemerintah Perlu Hitungan Presisi Jaga Ketahanan BBM

Ecobiz.asia -- Pemerintah perlu mengedepankan kehati-hatian dan perhitungan yang presisi dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah...