Ecobiz.asia — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat pengembangan ekosistem industri bambu nasional dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, sekaligus mendukung ekonomi hijau dan sirkular.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia memiliki potensi bambu yang sangat besar dengan lebih dari 125 jenis bambu yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan sumber daya tersebut, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia sebagai negara dengan bahan baku bambu terbesar.
“Potensi ini sangat besar, namun pemanfaatan bambu di dalam negeri masih didominasi metode konvensional sehingga nilai tambahnya belum optimal,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/1/2026).
Menurutnya, Kemenperin mendorong penguatan industri hilir bambu, terutama untuk sektor konstruksi, furnitur, dan produk bernilai tambah lain, termasuk pangan fungsional. Bambu dinilai memiliki karakter mekanis yang kuat, lentur, mudah dibentuk, serta lebih tahan terhadap guncangan, sehingga cocok sebagai substitusi kayu dan material konstruksi di wilayah rawan gempa.
Pengembangan industri bambu telah menjadi program lintas kementerian sejak terbitnya Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu–Hilir pada 2022. Saat ini, Kemenperin tengah menyusun peta jalan pengembangan ekosistem industri bambu terintegrasi yang mencakup agroforestri, teknologi pascapanen, sentra bambu, hingga pembangunan pusat logistik bambu.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyebut peluang industri bambu nasional sangat besar, seiring meningkatnya permintaan global terhadap produk bambu bernilai tambah.
“Permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu mencapai sekitar 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan. Ini menunjukkan peluang ekspansi yang sangat besar,” ujarnya.
Di pasar domestik, permintaan juga meningkat, terutama untuk pembangunan kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Bangunan berbasis bambu bahkan memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan harga mencapai Rp12 juta per meter persegi dan tingkat pengembalian investasi yang lebih cepat dibanding konstruksi beton.
Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan bahan baku berkualitas, Kemenperin menginisiasi pembentukan Akademi Komunitas Bambu (AKB). Program ini fokus pada pelatihan pengolahan bambu dari hulu hingga pascapanen dengan skema 70 persen praktik dan 30 persen teori, serta diarahkan menghasilkan tenaga kerja bersertifikat kompetensi.
AKB telah mulai diimplementasikan di Bali pada 2025 dan akan menjadi dasar penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bambu. Selain itu, Kemenperin menilai Bangli berpotensi dikembangkan sebagai pusat logistik bambu nasional, didukung ketersediaan bahan baku, mesin pengolahan, serta sentra industri kecil dan menengah.
Dengan penguatan SDM, standardisasi, dan ekosistem industri, Kemenperin optimistis industri bambu nasional dapat tumbuh berdaya saing global sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. ***
