Kemenhut Luncurkan MOOC, Kembangkan Kompetensi Pendamping Perhutanan Sosial

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan meluncurkan program Pengembangan Kompetensi Pendamping Perhutanan Sosial melalui MOOC (Massive Open Online Course) menggunakan Learning Management System (LMS).

Peluncuran ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas pendamping sebagai penghubung strategis antara kebijakan nasional dan implementasi langsung di tingkat tapak.

Peluncuruan dilakukan saat webinar bertajuk “Penguatan Pendampingan Perhutanan Sosial untuk Mendukung Ketahanan Pangan, Air dan Energi”, Rabu (30/4/2025).

Baca juga: Pertamina Dukung 13 Kelompok Perhutanan Sosial untuk Penguatan Komoditas Pangan, Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran para pendamping perhutanan sosial yang dianggap sebagai “middle range of leadership”, yaitu pemimpin yang menjembatani antara kebijakan di pusat dan realitas di lapangan. 

Read also:  Bekasi Darurat Sampah, Menteri LH Minta Warga Kelola Sampah Mulai dari Rumah

Para pendamping tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai evaluator, pengkritik yang konstruktif, dan penyumbang gagasan untuk penyempurnaan kebijakan.

“Tanpa pendamping, gagasan besar perhutanan sosial mustahil dapat diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya para pendamping untuk terus belajar, berpikir kritis, dan aktif memberikan umpan balik berdasarkan pengalaman mereka bersama masyarakat.

Read also:  Pencabutan Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra, WALHI Soroti Pertambangan Emas Tanpa Izin

Melalui MOOC ini, pendamping di seluruh Indonesia dapat mengakses pelatihan berkualitas secara daring, meningkatkan literasi kebijakan, serta menyelaraskan pengetahuan teknis dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Lebih lanjut, Menhut menyampaikan program Perhutanan Sosial kini telah memberikan akses kelola hutan seluas 8 juta hektar kepada masyarakat, dan direncanakan akan bertambah hingga 300 ribu hektar. 

Baca juga: Dukung Perhutanan Sosial KLHK, Subholding Upstream Pertamina Teken Lima Perjanjian Kerja Sama dengan KUPS

Meski demikian, tantangan masih besar, terutama dalam mendorong produktivitas dan keberlanjutan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Saat ini, hanya 0,58% dari KUPS yang telah mencapai kategori standar tinggi, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan berbagi praktik baik antar wilayah.

Read also:  Gerakan Indonesia ASRI, Menteri LH Tekankan Penanganan Sampah Laut Terpadu

Pada kesempatan itu, diluncurkan pula inisiatif regenerative farming yang mengintegrasikan kebutuhan pasar internasional dengan praktik agroforestri berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian hutan.

Pada kesempatan itu Menhut menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendamping yang telah bekerja keras mendampingi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Indonesia Belajar dari India, Tekan Biaya Pembangkitan PLTS hingga 3 Sen Dolar per kWH

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia mempelajari pengalaman India dalam menekan biaya pembangkitan listrik tenaga surya sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan meningkatkan pemanfaatan...

Dorong Hilirisasi, Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Timah

Ecobiz.asia — Pemerintah membuka peluang penghentian ekspor timah mentah sebagai bagian dari penguatan agenda hilirisasi nasional guna mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat basis industri...

Bekasi Darurat Sampah, Menteri LH Minta Warga Kelola Sampah Mulai dari Rumah

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Kota Bekasi berada dalam kondisi darurat sampah seiring timbulan limbah harian yang mencapai 1.801 ton. Perubahan perilaku masyarakat menjadi...

Indonesia–Norwegia Luncurkan Layanan Dana Masyarakat Periode Keempat, Perkuat Partisipasi Publik dalam Aksi Iklim

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) Periode Keempat guna memperkuat partisipasi publik dalam mendukung pencapaian...

Kelola Sampah Plastik Laut, Pemkab Berau dan WWF Indonesia Operasikan TPS3R RUPIAH di Pulau Derawan

Ecobiz.asia — Pemerintah Kabupaten Berau bersama WWF Indonesia mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) RUPIAH (Rumah Pilah Sampah) di Pulau Derawan sebagai...

TOP STORIES

Indonesia Belajar dari India, Tekan Biaya Pembangkitan PLTS hingga 3 Sen Dolar per kWH

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia mempelajari pengalaman India dalam menekan biaya pembangkitan listrik tenaga surya sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan meningkatkan pemanfaatan...

Dorong Hilirisasi, Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Timah

Ecobiz.asia — Pemerintah membuka peluang penghentian ekspor timah mentah sebagai bagian dari penguatan agenda hilirisasi nasional guna mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat basis industri...

Bekasi Darurat Sampah, Menteri LH Minta Warga Kelola Sampah Mulai dari Rumah

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Kota Bekasi berada dalam kondisi darurat sampah seiring timbulan limbah harian yang mencapai 1.801 ton. Perubahan perilaku masyarakat menjadi...

Internalisasi Dampak Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Jadi Kunci Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan

Ecobiz.asia — Internalisasi dampak perubahan iklim dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon dinilai semakin mendesak bagi perusahaan, seiring perubahan struktural ekonomi dan meningkatnya tuntutan regulasi...

Dorong Pengembangan Ekonomi Karbon, Atkarbonist Gandeng Sucofindo dan DMB Global

Ecobiz.asia — Asosiasi Penggiat Karbon dan Bisnis Berkelanjutan atau Atkarbonist menjalin kerja sama dengan PT Sucofindo dan PT Daya Mitra Bersama (DMB) Global untuk...