Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk segera mempercepat implementasi aksi iklim pasca Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belém, Brasil.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa Indonesia tidak berhenti pada kesepakatan diplomatik, tetapi langsung bergerak menerjemahkan hasil perundingan menjadi kebijakan dan manfaat konkret bagi masyarakat.
“Indonesia memimpin dengan aksi, menggabungkan diplomasi, regulasi, dan pasar karbon untuk memastikan komitmen iklim menjadi manfaat nyata bagi rakyat,” katanya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Salah satu capaian utama yang ditekankan adalah langkah Indonesia memulai perdagangan karbon internasional berbasis teknologi melalui skema kerja sama antara PT PLN, GGGI, dan Pemerintah Norwegia.
Implementasi Article 6.2 Perjanjian Paris tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang mengoperasikan mekanisme pasar karbon internasional sebelum mayoritas negara lain mencapai kesepakatan operasional.
Menurut Hanif, langkah ini menunjukkan posisi Indonesia yang selangkah lebih maju di tengah ketidakpastian mekanisme global.
Selama COP30, Indonesia mempromosikan 44 proyek mitigasi dengan potensi penurunan emisi sekitar 90 juta ton CO₂e, termasuk peluang transaksi awal sebesar 2,75 juta ton CO₂e melalui Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon).
Upaya ini mempertegas ambisi Indonesia dalam menarik pendanaan iklim sekaligus memperkuat kredibilitas pasar karbon nasional di mata mitra internasional.
Indonesia juga aktif dalam mendorong lahirnya Belem Political Package yang mencakup 29 keputusan konsensus, termasuk agenda adaptasi, transisi energi berkeadilan, dan penguatan pendanaan iklim melalui New Collective Quantified Goal (NCQG) yang ditargetkan mencapai 1,3 triliun dolar AS per tahun.
Pada kesempatan yang sama, Indonesia menyerahkan dokumen penting kepada Sekretariat UNFCCC, yaitu Second NDC, First Biennial Transparency Report (BTR), dan National Adaptation Plan (NAP), yang memperoleh apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai komprehensif dan berbasis sains.
Sejumlah kerja sama strategis juga ditegaskan di Belém, termasuk dukungan pendanaan dari Climate and Clean Air Coalition (CCAC) senilai 5 juta dolar AS untuk pengurangan emisi metana sektor sampah.
Indonesia turut menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Inggris, The Royal Foundation, serta memperkuat kolaborasi dengan Australia, Austria, Kanada, Tiongkok, Brasil, dan Swedia.
Menteri Hanif menegaskan bahwa Indonesia tidak menunggu tercapainya konsensus global untuk bertindak. “Kami memimpin dengan aksi. Diplomasi, regulasi, dan pasar karbon harus berjalan serempak agar manfaat iklim betul-betul dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menambahkan bahwa inventarisasi emisi 2023 masih menunjukkan selisih mitigasi sebesar 506 juta ton CO₂e antara skenario BAU dan target 2030.
Kondisi ini menuntut percepatan kebijakan di seluruh sektor, mulai dari energi, transportasi, kehutanan, hingga pengelolaan sampah dan limbah. Pemerintah menegaskan bahwa percepatan aksi iklim akan ditempuh melalui penguatan regulasi, peningkatan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta mobilisasi pembiayaan dan teknologi rendah emisi. ***
