Di Forum ASEAN, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kemenhut Ungkap Potensi Kredit Karbon Hutan Bakau

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Indonesia, Ristianto Pribadi, mengungkapkan potensi pengembangan kredit karbon dari aktivitas konservasi dan restorasi ekosistem mangrove.

Hal tersebut disampaikan Ristianto pada forum ASEAN terkait rehabilitasi mangrove, Seminar on Sustainable Mangrove Industry: Harnessing Biodiversity for Economic and Environmental Prosperity di Kuala Lumpur, Senin (17/2/2025).

Pada kesempatan itu Ristianto menekankan pentingnya pengelolaan mangrove atau bakau secara berkelanjutan guna menjaga keseimbangan ekosistem serta mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Baca juga: Program Restorasi Mangrove dan Budidaya Ayam JOB Simenggaris Perkuat Ekonomi Desa Pesisir

“Mangrove adalah penjaga garis pantai yang memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan ekosistem laut. Selain sebagai habitat bagi berbagai spesies, mangrove juga berfungsi sebagai penyangga alami terhadap perubahan iklim, erosi pantai, dan cuaca ekstrem,” ujar Ristianto.

Read also:  Perdana untuk Karbon Biru, Gold Standard Terbitkan Design Certification untuk Proyek Yagasu

Ia menjelaskan bahwa ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan menjadi tempat pembibitan alami bagi berbagai jenis ikan, kepiting, dan udang yang berkontribusi pada rantai makanan global. 

Selain itu, mangrove mampu menyerap karbon dalam jumlah besar, sehingga menjadi bagian penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Menurut Ristianto, Indonesia memiliki 3,44 juta hektare atau sekitar 23 persen dari total luas mangrove dunia, menjadikannya negara dengan kawasan mangrove terbesar di dunia. 

Read also:  Indonesia Ajak Dunia Percepat Aksi Nyata Sektor Kehutanan Hentikan Deforestasi Global 2030

Secara regional, kawasan ASEAN memiliki sekitar 40 persen dari total ekosistem mangrove global yang mencapai 14,8 juta hektare.

Baca juga: Pengunjung Ekowisata Hutan Mangrove Purba Jerowaru Meningkat, Kerek Ekonomi Masyarakat

Lebih lanjut, ia menyoroti peluang ekonomi dari industri mangrove berkelanjutan, seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan melalui skema silvofishery, serta produksi madu. 

Salah satu potensi yang menjanjikan adalah pengembangan kredit karbon mangrove, yang memungkinkan konservasi dan restorasi ekosistem mangrove menghasilkan kredit karbon untuk diperdagangkan di pasar internasional.

Namun, Ristianto juga mengingatkan bahwa terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, antara lain pembalakan liar dan alih fungsi lahan, dampak perubahan iklim, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove. 

Read also:  KKP Jajaki Sinergi Industri untuk Pemetaan Ruang Karbon Biru

“Penegakan regulasi yang ketat, promosi mata pencaharian alternatif, serta edukasi dan kampanye kesadaran sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian ekosistem ini,” tambahnya.

Baca juga: Lakukan Konservasi Mangrove di Bandar Bakau, PHR Kurangi Emisi Karbon Setara Emisi 845 Mobil

Sebagai penutup, Ristianto menekankan bahwa industri mangrove berkelanjutan dapat menjadi solusi yang menghubungkan pelestarian keanekaragaman hayati dengan kesejahteraan ekonomi. 

“Melalui Jaringan Mangrove ASEAN, mari kita bekerja sama untuk memastikan ekosistem mangrove terus berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam upaya global menghadapi perubahan iklim,” pungkasnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...

KKP Susun Baseline Emisi Ekosistem Lamun, Pondasi Penting Pengelolaan Karbon Biru

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...