Ecobiz.asia – Indonesia mendorong reformasi insentif fiskal, penguatan pendanaan hijau, dan kemitraan berbasis sains untuk mendukung pencapaian target perlindungan keanekaragaman hayati global.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Indonesia mengawal Target 18 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF) dalam Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17 CBD) di Yerevan, Armenia.
Dalam forum internasional tersebut, Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Noer Adi Wardojo memaparkan strategi nasional untuk mendukung pencapaian Target 18 KMGBF.
Pemaparan disampaikan dalam forum bertajuk Reforming Biodiversity Harmful Financial Flows: Accelerating Action Towards Target 18 yang diinisiasi Pemerintah Belanda. Forum tersebut sekaligus menandai peluncuran inisiatif global Friends of Target 18.
Noer Adi mengatakan, bagi negara megabiodiversitas seperti Indonesia, kebijakan fiskal dan insentif publik memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem, mulai dari hutan, lahan basah, hingga wilayah laut. Kebijakan tersebut juga perlu menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
“Target 18 bukan sekadar komitmen lingkungan bagi Indonesia, melainkan juga bagian integral dari kebijakan fiskal yang sehat dan perencanaan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan,” tutur Noer Adi dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).
Reformasi Insentif
Dalam implementasi Target 18 KMGBF, Indonesia memaparkan tiga langkah utama. Pertama, mengintegrasikan kerangka strategis melalui penyelarasan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang disusun KLH/BPLH bersama Kementerian PPN/Bappenas. Penyelarasan ini diarahkan untuk mereformasi insentif yang merusak alam sekaligus memperluas pemberian insentif positif bagi perlindungan keanekaragaman hayati.
Kedua, pemerintah telah memetakan 43 instrumen insentif positif yang terdiri atas 19 instrumen fiskal dan 24 instrumen nonfiskal. Instrumen tersebut tersebar di berbagai kementerian sektoral untuk mendorong praktik ramah keanekaragaman hayati di sektor produktif.
Ketiga, pemerintah memperkuat pendanaan berkelanjutan melalui optimalisasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) bagi daerah, pengembangan biodiversity budget tagging bersama Kementerian Keuangan sejak 2024, serta pemanfaatan instrumen pendanaan seperti Sukuk Hijau (Green Sukuk).
Ke depan, reformasi insentif akan difokuskan secara bertahap pada sektor-sektor yang memiliki tekanan tinggi terhadap keanekaragaman hayati. Pemerintah menyatakan langkah tersebut tetap memperhatikan perlindungan mata pencaharian masyarakat lokal dan petani skala kecil.
Berbasis Sains
Selain reformasi insentif dan pendanaan, Indonesia juga memperkuat kolaborasi internasional melalui forum di Paviliun International Union for Conservation of Nature (IUCN) bertajuk Collaborative Action for Global Impact: Multistakeholder Partnerships and IUCN Constituents Driving Biodiversity Success in Indonesia.
Sebagai negara megabiodiversitas dengan kekayaan hutan tropis, mangrove, gambut, karst, dan lahan basah, Indonesia terus menyempurnakan kerangka regulasi perlindungan ekosistem. Setelah memperkuat regulasi perlindungan hutan, gambut, dan mangrove, pemerintah kini tengah memfinalisasi kerangka regulasi untuk ekosistem karst dan danau air tawar.
“Indonesia terus memperkuat kerangka regulasi nasional. Menyusul regulasi perlindungan hutan, gambut, dan mangrove, saat ini kami tengah memfinalisasi kerangka regulasi komprehensif untuk perlindungan ekosistem karst dan danau air tawar. Langkah ini menetapkan standar baku pemulihan, integritas lingkungan, dan pengelolaan yang berkelanjutan,” kata Noer Adi.
Dalam penyusunan regulasi tersebut, kemitraan dengan IUCN diarahkan untuk memperkuat dukungan ilmu pengetahuan dan sains. Dukungan tersebut membantu pemerintah mendeteksi indikasi awal degradasi hingga risiko keruntuhan ekosistem (ecosystem collapse), sehingga langkah intervensi dapat dirumuskan berdasarkan bukti ilmiah. ***
