KPI Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu di Cilacap, Tekan Polusi Plastik dan Perkuat Ekonomi Warga

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus memperkuat komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program pengelolaan sampah terpadu di wilayah pesisir Cilacap. Salah satu inisiatif unggulan adalah program Bank Sampah Abhipraya di Kelurahan Kutawaru, yang menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat bertajuk Masyarakat Mandiri Kutawaru (MAMAKU).

Program ini menjadi sorotan dalam rangkaian Festival Teknologi Tepat Guna 2025 dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Kementerian BUMN, Pemerintah Kabupaten Cilacap, serta manajemen Pertamina dan KPI.

Bank Sampah Abhipraya dibentuk sebagai respons atas minimnya fasilitas pembuangan sampah di kawasan yang dikelilingi Sungai Bengawan Donan. Di lokasi ini, sampah organik diolah menjadi kompos, sementara limbah anorganik diproses menjadi produk kreatif dan furnitur berbahan limbah palet. Seluruh proses didukung pembangkit listrik tenaga surya hybrid berkapasitas 6.600 Wp, menjadikan operasionalnya mandiri dan ramah lingkungan.

Read also:  PLN Alirkan 15 MMSCFD Gas Natuna ke Batam, Perkuat Pasokan Pembangkit

Baca juga: Mayangkara Tanaman Industri Manfaatkan Teknologi AI untuk Kelola Hutan Tanaman Lestari di Lahan Gambut

Corporate Secretary KPI, Hermansyah Y. Nasroen, menyampaikan bahwa program ini telah mampu mereduksi hingga 5 ton sampah organik per tahun. “Selain berdampak pada lingkungan, program ini juga meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat hingga Rp 3,5 juta per bulan, dan menjadi pusat edukasi lingkungan bagi siswa sekolah dasar serta warga sekitar,” jelasnya dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).

Read also:  PTBA Ingin Ubah Batu Bara Jadi Bahan Baterai, Butuh Dukungan Kebijakan

Produk hasil daur ulang dipasarkan melalui Warung Sampah Abhipraya, yang menjadi bagian dari penguatan ekonomi sirkular di masyarakat pesisir.

Selain di Kutawaru, KPI juga membina kelompok masyarakat di Desa Mrenek, Kecamatan Maos, melalui program Kalijaran MAPAN (Masyarakat Pengelola Pertanian Berkelanjutan). Program ini mencakup inovasi pertanian dan ekonomi lokal, seperti miniatur ekosistem pertanian berkelanjutan, produksi beras merah, telur bebek, sayuran hidroponik, hingga pembuatan batako dari limbah plastik.

Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, yang meninjau langsung kedua program tersebut, mengapresiasi kontribusi KPI dalam mendorong perubahan dari tingkat desa. “MAMAKU di Kutawaru dan MAPAN di Kalijaran menunjukkan bahwa keberlanjutan bisa dibangun dari desa, dan Cilacap punya potensi besar sebagai pelopornya,” ujarnya.

Read also:  AIIB dan KfW Kolaborasi Dukung Ketahanan Iklim Indonesia, Siapkan Pembiayaan Hingga Total US$850 Juta

Baca juga: Sambil Berurai Air Mata, Warga Pulau Gag Minta Tambang Nikel Dilanjutkan

Hermansyah menegaskan bahwa program TJSL bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi strategi jangka panjang perusahaan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Khususnya, program ini berkontribusi pada pencapaian SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

“Kami percaya keberhasilan operasional harus menciptakan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Inisiatif berbasis komunitas seperti ini adalah bentuk nilai bersama yang lebih berkelanjutan dari sekadar CSR biasa,” pungkas Hermansyah. ***

 

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

SKK Migas Raih Penghargaan Top Performance Corporate 2026 dari Garuda Indonesia

Ecobiz.asia – SKK Migas meraih penghargaan Top Performance Corporate 2026 dari PT Garuda Indonesia dalam ajang Garuda Indonesia MICE Experience 2026. Penghargaan tersebut diberikan...

PHM Targetkan Penanaman 600 Ribu Mangrove di Mahakam, Total Program Capai 3,1 Juta Bibit

Ecobiz.asia – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bersama Pertamina Foundation menargetkan penanaman sekitar 600 ribu pohon mangrove di lahan seluas 32,41 hektare di Kalimantan...

Sumur GBD-B Medco di Tarakan Hasilkan 500 Barel Minyak per Hari, Lampaui Target Awal

Ecobiz.asia -- Optimalisasi lapangan migas mature masih menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan...

April Group Tunggu Penjelasan Resmi soal Pencabutan Izin Konsesi 338.536 Hektare PT RAPP di Riau

Ecobiz.asia – Manajemen April Group menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan pemerintah setelah menerima informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan seluas sekitar 338.536...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...