ACEXI Dorong Desentralisasi Pengelolaan Karbon demi Keadilan Ekonomi Hijau

MORE ARTICLES

Ecobiz.Asia — Asosiasi Carbon Expert Indonesia (ACEXI) mendorong desentralisasi pengelolaan karbon nasional agar tidak terpusat hanya pada wilayah tertentu atau kalangan terbatas.

Ketua Umum ACEXI, Lastyo Kuntoaji Lukito, menegaskan bahwa keterlibatan daerah di luar pusat dan kawasan dengan cadangan karbon besar sangat penting dalam menciptakan keadilan dalam ekosistem ekonomi hijau.

“Selama ini, isu karbon sangat Jakarta-sentris dan fokus pada wilayah seperti Kalimantan atau Riau. Padahal banyak potensi ekonomi karbon yang tersebar di berbagai daerah lain yang belum tergarap optimal,” ujar Lastyo dalam webinar ZE Talk Spesial: Kupas Tuntas Peran ACEXI dalam Ekosistem Karbon Nasional, Senin (26/5/2025).

Read also:  Riau Tawari Proyek Karbon Hutan Masuk Skema Nesting, Ada Tiga Skenario

Baca juga: Semen Merah Putih dan AlgaePark Luncurkan Teknologi Penyerap Karbon Berbasis Mikroalga

Menurutnya, desentralisasi bukan hanya soal pemerataan proyek karbon, tetapi juga upaya untuk membangun kompetensi dan kepercayaan diri para praktisi daerah dalam mengelola emisi secara mandiri dan berkeadilan.

ACEXI juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan ekonomi karbon nasional. Melalui pembentukan komite teknis yang mencakup bidang energi, limbah, pertanian, kehutanan, hingga keuangan dan investasi, asosiasi ini mendorong sinergi antarpraktisi dari berbagai latar belakang—baik di sektor swasta, pemerintah, maupun lembaga non-profit.

Read also:  PLN EPI Pilih Blue Carbon Mangrove untuk Dekarbonisasi dan Ketahanan Energi Pesisir

“Kami ingin seluruh praktisi memiliki akses yang setara terhadap manfaat ekonomi karbon. Hanya dengan kolaborasi dan pemerataan peran, kita bisa membangun daya saing nasional dalam ekonomi hijau,” kata Lastyo.

Baca juga: Masyarakat Sipil Tolak Pelemahan SVLK, Nilai Ekspor Kayu Indonesia Dipertaruhkan

ACEXI resmi berdiri pada akhir 2023 sebagai wadah para praktisi pengelolaan emisi karbon di Indonesia. Lahir dari keresahan atas dominasi standar dan konsultan asing di pasar karbon pada 2019–2020, ACEXI berfokus pada penguatan kapasitas individu dalam negeri.

Read also:  Bank Dunia: Nilai Ekonomi Karbon Cakup Hampir Sepertiga Emisi Global, Negara Berkembang Agresif

“Banyak dari kita waktu itu merasa belum cukup percaya diri. Maka lahirlah ACEXI untuk saling menguatkan, berbagi pengetahuan, dan menyiapkan diri agar bisa berperan aktif, baik secara nasional maupun global,” ungkap Lastyo.

Saat ini, ACEXI menjadi organisasi yang memperjuangkan kemandirian dan keadilan dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon, dengan menekankan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Cara Petani Manfaatkan Peluang Ekonomi melalui Perdagangan Karbon, Wamen LH: Jadi Tambahan Penghasilan

Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mendorong petani memanfaatkan peluang ekonomi dari perdagangan karbon melalui pembentukan...

ESDM Catat 120 Proyek Karbon Masuk Pipeline, Nilainya Capai Rp1,7 Triliun

Ecobiz.asia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat sekitar 120 proyek karbon sektor energi yang berada di pipeline perdagangan karbon nasional...

KLH Hidupkan Kembali Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon, Perkuat Sinergi Aksi Iklim Nasional

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghidupkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) sebagai pusat sinergi multipihak untuk...

Diminati Investor Korea, KLH Buka Peluang Pemanfaatan Metana di TPA Sampah

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) membuka peluang pengembangan proyek penurunan emisi metana dari tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah sebagai bagian...

KLH Siapkan UU Keadilan Iklim, Pastikan Manfaat Perdagangan Karbon untuk Masyarakat Adat dan Desa

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyiapkan Undang-Undang Keadilan Iklim untuk memastikan manfaat perdagangan karbon tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi...

TOP STORIES

Perluas Pemanfaatan Energi Bersih, Pertamina Pasang PLTS di Kapal Oil Barge

Ecobiz.asia — PT Pertamina (Persero) mulai memperluas pemanfaatan energi bersih ke sektor maritim melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kapal Oil Barge...

Indonesia Advances Energy Carbon Market With 120 Projects in Pipeline

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Energy and Mineral Resources is preparing to accelerate the country’s carbon market development after identifying around 120 energy-sector carbon...

P3HKI Dorong Sertifikat Kepatuhan Ketenagakerjaan Jadi Syarat Merger dan Akuisisi

Ecobiz.asia – Penguatan kepatuhan ketenagakerjaan dinilai menjadi agenda penting dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan di Indonesia. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menjadikan...

AgResults Berikan Rp23 Miliar Kepada Pemenang Kompetisi Budidaya Perikanan Berkelanjutan

Ecobiz.asia - Sebanyak 17 pelaku usaha dan koperasi sektor perikanan menerima total insentif senilai Rp23 miliar melalui proyek AgResults Indonesia Aquaculture Challenge yang mendorong...

Cara Petani Manfaatkan Peluang Ekonomi melalui Perdagangan Karbon, Wamen LH: Jadi Tambahan Penghasilan

Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mendorong petani memanfaatkan peluang ekonomi dari perdagangan karbon melalui pembentukan...