Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pendanaan iklim sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun dari negara maju ke negara berkembang pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30 UNFCCC) yang akan digelar di Belém, Brazil, pada 10–21 November 2025.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyatakan bahwa janji pendanaan iklim yang telah disepakati sejak Copenhagen 2009 masih jauh dari realisasi.
“Sejak awal dijanjikan 30 miliar dolar per tahun, lalu meningkat menjadi 100 miliar dolar per tahun hingga 2020. Faktanya, realisasi baru mulai terlihat pada 2022 dan jumlahnya pun masih jauh dari yang dijanjikan. Kini komitmen global harus ditingkatkan menjadi 1,3 triliun dolar per tahun,” tegas Diaz usai Kick-off Meeting Persiapan Delegasi Indonesia untuk COP30 di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Diaz menjelaskan, agenda utama COP30 akan mencakup pendanaan iklim, transisi energi, kehutanan, pertanian berkelanjutan, ketahanan kota, serta pengembangan teknologi dan kapasitas.
Indonesia akan menekankan pentingnya realisasi Baku to Belém Roadmap menuju target 1,3 triliun dolar AS, sebagai dukungan nyata bagi negara berkembang dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan net zero emission 2060 atau lebih cepat.
Selain isu pendanaan, delegasi Indonesia juga akan mendorong transparansi dalam mekanisme global stocktake, sebuah evaluasi kolektif implementasi Paris Agreement, yang pada periode sebelumnya dinilai masih lemah.
Diaz menegaskan bahwa Indonesia akan membawa posisi nasional yang kuat melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) yang wajib disampaikan sebelum September 2025. Dokumen ini akan merinci target penurunan emisi gas rumah kaca periode 2031–2035.
“Kita akan pastikan men-submit Second NDC sebelum 20 September,” katanya.
Diaz berpesan agar Delegasi Indonesia dapat memastikan kepentingan nasional terjaga, dengan menekankan kebutuhan pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Itu semua mutlak diperlukan agar negara berkembang bisa benar-benar melaksanakan transisi energi dan pembangunan berketahanan iklim.
Sebagai bagian dari penyelenggaraan COP30, Indonesia juga akan menghadirkan Paviliun Indonesia. Paviliun ini menjadi etalase diplomasi dan showcase aksi iklim nasional, menampilkan berbagai program pengurangan emisi, proyek energi terbarukan, inovasi kehutanan dan mangrove, pembiayaan karbon, serta praktik ekonomi hijau dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
Selain pameran, paviliun juga akan menggelar diskusi tematik, peluncuran laporan, hingga forum kemitraan internasional yang diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dalam agenda iklim. ***
