Ecobiz.asia – Indonesia menggelar 67 sesi dialog di Paviliun Indonesia selama Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, untuk membahas sejumlah agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mulai dari transisi energi, perlindungan ekosistem, hingga pembiayaan iklim dan pasar karbon.
Paviliun Indonesia dibuka pada Senin (9/11/2026) oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Dalam pembukaan tersebut, Kepala Delegasi Republik Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan tiga prioritas pemerintah, yakni memperkuat ketahanan iklim, mendorong aksi bersama, dan menempuh jalur menuju emisi nol bersih.
“ Aksi iklim harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Hashim.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan paviliun tersebut menjadi sarana diplomasi untuk memperkenalkan kebijakan, capaian, dan program Indonesia dalam penanganan perubahan iklim, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan negara lain dan mitra internasional.
Menurut Jumhur, agenda iklim global perlu diarahkan pada pelaksanaan yang konkret, terukur, dan didukung pembiayaan memadai, bukan berhenti pada komitmen dan deklarasi.
“Ambisi iklim harus diikuti dengan pelaksanaan yang nyata. Agenda iklim global harus bergerak melampaui komitmen dan deklarasi menuju implementasi yang konkret, terukur, serta didukung pembiayaan yang memadai,” ujarnya.
Paviliun Indonesia tahun ini mengusung tema Indonesia’s Path to Climate Resilience: Strengthening Climate Resilience through Collaborative Action and a Strategic Net-Zero Pathway. Lima pilar menjadi fokus pembahasan, yaitu transisi energi bersih dan industrialisasi hijau; solusi berbasis alam; kota berketahanan iklim dan pengelolaan sampah; pembiayaan iklim dan pasar karbon; serta keadilan iklim dan masyarakat inklusif.
Pada pilar solusi berbasis alam, pembahasan mencakup perlindungan hutan, gambut, mangrove, ekosistem laut, dan keanekaragaman hayati. Sementara itu, agenda pembiayaan iklim diarahkan pada pengembangan skema pembiayaan inovatif, investasi hijau, dan penguatan integritas pasar karbon.
Paviliun tersebut juga akan menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan bilateral, penandatanganan nota kesepahaman, pameran inovasi digital, serta Carbon Connection Sessions yang mempertemukan pengembang proyek hijau dengan calon investor internasional.
Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Target tersebut tercantum dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang disampaikan pada Oktober 2025 dan diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. ***
