BPGMN Kembangkan Sagara untuk Deteksi Dini Karhutla, Petugas Terdekat Disiapkan Bergerak

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mengembangkan sistem informasi Sagara untuk memperkuat peringatan dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mempercepat respons di lapangan. Sistem ini dirancang mengintegrasikan data gambut dan mangrove, memetakan sumber daya penanganan kebakaran, serta memberikan rekomendasi tindakan ketika titik panas terdeteksi.

Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko mengatakan, Sagara dibangun dengan mengintegrasikan data dari sistem yang telah dimiliki berbagai kementerian dan lembaga, bukan dengan membangun sistem baru dari awal.

“Jadi, sistem Sagara ini kita bangun bukan dari nol, kita mengintegrasikan semua data yang telah ada di sistem-sistem yang dibangun sebelumnya ya,” kata Satyawan dalam Diskusi Media bertajuk “Pengenalan BPGMN dan Rencana Program ke Depan” di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Read also:  Pemerintah Minta Perusahaan Tambang Bantu Pemadaman Karhutla di Kalimantan Tengah

Menurut Satyawan, Sagara akan menggabungkan fungsi pemantauan, evaluasi, peringatan dini, dan rekomendasi tindakan. Salah satu data yang akan diintegrasikan adalah tinggi muka air tanah di lahan gambut untuk melengkapi informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam memperkirakan risiko kebakaran.

Sistem tersebut juga dirancang sebagai sarana komunikasi dan edukasi masyarakat. BPGMN menyiapkan kanal interaksi melalui WhatsApp agar masyarakat dapat memperoleh informasi maupun menyampaikan laporan terkait kondisi di lapangan.

“Jadi, kita bisa nanti, kita ada Whatsapp, nanti kita langsung bisa interaksi, semua warga negara Indonesia bisa interaksi di situ,” ujar Satyawan.

Ia mengatakan, pengaktifan kembali sistem informasi Sagara menjadi bagian dari rencana kerja 100 hari BPGMN. Namun, portal publik tersebut belum diluncurkan karena masih membutuhkan integrasi dan dukungan data dari kementerian serta lembaga terkait.

Read also:  Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Perkuat Aksi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Pasca COP17

Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menjelaskan Sagara juga akan digunakan untuk mengidentifikasi petugas dan peralatan penanganan kebakaran yang paling dekat dengan lokasi titik panas.

BPGMN saat ini meminta pembaruan data lokasi dan kapasitas pemadam kebakaran di berbagai daerah. Data yang dihimpun mencakup personel, kendaraan pemadam, tangki air, hingga alat berat yang dapat dikerahkan.

Dengan informasi tersebut, ketika titik panas terdeteksi, sistem diharapkan dapat membantu menentukan sumber daya terdekat untuk merespons kebakaran. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui saluran komunikasi yang disediakan.

Read also:  WWF-Indonesia Dorong Pembiayaan Berbasis Lanskap untuk Perkebunan Berkelanjutan, Butuh Kolaborasi

“Siapa yang jadi first responder adalah orang yang pertama kali ada di sana,” kata Sriyanto.

Menurut dia, keberadaan data petugas dan peralatan di tingkat desa maupun wilayah sekitar akan membantu mempercepat tindak lanjut laporan. Setelah sistem terbangun, BPGMN berencana menggelar latihan atau simulasi untuk menguji kesiapan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran.

BPGMN juga menyiapkan skema insentif bagi desa yang berhasil menjaga wilayahnya dari kebakaran. Bentuk insentif masih akan dibahas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Bisa berupa anggaran, atau bisa berupa kegiatan, atau bisa berupa fasilitas, atau bisa berupa alat-alat yang diperlukan,” ujar Sriyanto. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

BPGMN Siapkan Pencegahan Karhutla Sejak Musim Hujan, Gambut Harus Tetap Basah

Ecobiz.asia — Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mendorong pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dimulai sejak musim hujan dengan menjaga gambut tetap...

Indonesia Pangkas Penggunaan Bahan Perusak Ozon 72,66%, Lampaui Target Montreal

Ecobiz.asia – Indonesia mencatat pengurangan penggunaan bahan perusak ozon (BPO) jenis hydrochlorofluorocarbon (HCFC) sebesar 72,66 persen hingga 2025. Capaian itu melampaui target Protokol Montreal...

PWYP Desak Penertiban Tambang Ilegal Tuntas, Kawasan Hutan Wajib Dipulihkan

Ecobiz.asia – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan penertiban tambang ilegal di kawasan hutan...

Kawal Target COP17 CBD, Indonesia Dorong Reformasi Insentif dan Pendanaan Keanekaragaman Hayati

Ecobiz.asia – Indonesia mendorong reformasi insentif fiskal, penguatan pendanaan hijau, dan kemitraan berbasis sains untuk mendukung pencapaian target perlindungan keanekaragaman hayati global. Langkah tersebut menjadi...

Pemerintah Minta Perusahaan Tambang Bantu Pemadaman Karhutla di Kalimantan Tengah

Ecobiz.asia – Pemerintah meminta perusahaan pertambangan ikut membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pemerintah mengundang sekitar 400...

TOP STORIES

Indonesia Showcases 27 Carbon Projects Across Forestry, Energy and Waste Sectors at COP31

Ecobiz.asia – Indonesia is promoting at least 27 carbon projects across forestry, energy, waste management and agriculture at the UN climate conference COP31 in...

Gold Standard Terbitkan Metodologi Kredit Karbon Biochar, Buka Akses bagi Proyek Skala Kecil hingga Industri

Ecobiz.asia – Gold Standard menerbitkan metodologi pertama untuk penyerapan karbon melalui biochar yang membuka peluang bagi produsen skala kecil hingga fasilitas industri memperoleh kredit...

BPGMN Siapkan Pencegahan Karhutla Sejak Musim Hujan, Gambut Harus Tetap Basah

Ecobiz.asia — Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mendorong pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dimulai sejak musim hujan dengan menjaga gambut tetap...

Indonesia Pasarkan 27 Proyek Karbon di COP31 Antalya, dari Kehutanan hingga Energi

Ecobiz.asia – Indonesia mempromosikan sedikitnya 27 proyek karbon dari berbagai sektor melalui Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Proyek-proyek...

Indonesia Pangkas Penggunaan Bahan Perusak Ozon 72,66%, Lampaui Target Montreal

Ecobiz.asia – Indonesia mencatat pengurangan penggunaan bahan perusak ozon (BPO) jenis hydrochlorofluorocarbon (HCFC) sebesar 72,66 persen hingga 2025. Capaian itu melampaui target Protokol Montreal...