Ecobiz.asia — Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mendorong pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dimulai sejak musim hujan dengan menjaga gambut tetap basah. Upaya ini mencakup pembangunan sekat kanal, perbaikan infrastruktur pembasahan, dan pengaturan tata air sebelum memasuki periode rawan kebakaran.
Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko mengatakan, pengeringan gambut melalui pembangunan kanal untuk kepentingan budidaya menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, air perlu ditahan agar gambut kembali basah tanpa menghilangkan fungsi produktif lahan.
Pembasahan dapat dilakukan melalui pembangunan sekat kanal, modifikasi cuaca untuk menambah curah hujan, serta pengambilan air dari sungai jika diperlukan. Menurut Satyawan, langkah tersebut tidak seharusnya baru dilakukan ketika musim kemarau tiba.
Ia mengingatkan modifikasi cuaca perlu direncanakan sebelum awan hujan semakin sulit tersedia. Pembasahan gambut dan perbaikan infrastruktur setidaknya dilakukan sebulan sebelum periode rawan kebakaran, dengan mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pengelolaan air juga harus dilakukan dalam satu kesatuan hidrologis gambut (KHG). Satu KHG dapat mencakup berbagai penggunaan lahan dan pemegang izin sehingga pengaturan air membutuhkan koordinasi antarpihak, bukan hanya mengandalkan masyarakat desa.
“Jadi pembangunan sekat kanal dan prinsip-prinsip pembagian air yang adil itu harus dilakukan sejak awal, dan ini seringkali tidak mudah. Karena masing-masing pemangku kepentingan seringkali berprinsip yang penting tempat saya aman. Tapi tempat saya aman itu belum tentu bisa juga mengamankan tempat yang lain,” kata Satyawan dalam Diskusi Media bertajuk “Pengenalan BPGMN dan Rencana Program ke Depan” di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Selain pembenahan tata air, BPGMN memasukkan pengaktifan kembali sistem informasi Sagara dalam rencana kerja 100 hari. Sistem tersebut dirancang mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk BMKG, untuk mendukung evaluasi, peringatan dini, dan rekomendasi tindakan pencegahan kebakaran.
Satyawan mengatakan, rekomendasi dari sistem informasi itu diharapkan dapat menjangkau tingkat desa dan ditindaklanjuti melalui kegiatan di lapangan. Namun, portal publik Sagara belum diluncurkan karena masih membutuhkan dukungan data dari kementerian dan lembaga terkait.
Rencana kerja 100 hari BPGMN juga mencakup penanaman kembali lahan bekas terbakar dan pembenahan infrastruktur pembasahan gambut. Pemeliharaan sumur bor, sekat kanal, dan alat pemantau tinggi muka air tanah menjadi bagian penting agar fasilitas tersebut tetap berfungsi saat dibutuhkan.
Dalam hasil rapat koordinasi nasional bersama perwakilan enam provinsi bergambut, BPGMN juga mendorong peningkatan peran pemerintah desa. Satyawan menilai desa perlu mendapat dukungan agar terlibat aktif dalam pencegahan kebakaran.
“Yang diperlukan adalah adanya insentif berbasis kinerja dan juga adanya partisipasi aktif dari Kepala Desa untuk pencegahan kebakaran,” ujarnya.
Di tingkat daerah, BPGMN mengharapkan adanya kelembagaan yang secara khusus menangani pengelolaan gambut dan melekat pada organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung pencegahan maupun penanganan kebakaran.
BPGMN juga akan memperkuat pendekatan berbasis ilmu pengetahuan melalui pelibatan ahli hidrologi gambut dan mangrove, sosial ekonomi, serta restorasi ekosistem. Pemodelan risiko kebakaran direncanakan menjadi dasar penentuan prioritas restorasi.
Satyawan menyebut luas lahan terbakar, tinggi muka air tanah, fungsi infrastruktur pembasahan, dan keterbukaan data sebagai indikator kinerja pengelolaan gambut. Ia menargetkan luas lahan terbakar terus menurun dari tahun ke tahun.
“Jadi data terbuka ini nanti kita akan sampaikan di dalam sistem informasi kita yang sifatnya bisa diakses oleh publik,” kata Satyawan.
Selain pengelolaan gambut, BPGMN juga menangani perlindungan dan pemulihan mangrove. Satyawan menyebut Indonesia memiliki sekitar 3,46 juta hektare mangrove yang masih menghadapi ancaman deforestasi. Penghentian deforestasi dan pemulihan ekosistem mangrove menjadi bagian dari program badan tersebut. ***
