Ecobiz.asia – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan penertiban tambang ilegal di kawasan hutan disertai pemulihan lingkungan. Koalisi mengingatkan penertiban tidak boleh hanya berujung pada penagihan denda atau pengalihan pengelolaan konsesi kepada badan usaha milik negara (BUMN).
PWYP meminta pemerintah menindak seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal, mulai dari pelaku usaha hingga pihak yang diduga memfasilitasi kegiatan tersebut. Koalisi juga mendesak agar proses penertiban dilakukan secara transparan dan hasilnya dapat diakses publik.
PWYP merujuk pemberitaan media nasional pada 4 November 2026 mengenai penertiban jaringan perusahaan pertambangan yang menggunakan kawasan hutan secara ilegal. Dalam pemberitaan tersebut, Kejaksaan Agung disebut telah mengonfirmasi bahwa nikel termasuk komoditas yang menjadi sasaran penertiban.
Namun, PWYP menyatakan daftar perusahaan, luas kawasan, dan rincian pelanggaran belum diumumkan ketika pernyataan itu diterbitkan. Koalisi juga meminta kejelasan mengenai apakah konsesi di Pulau Kabaena yang disorot organisasi masyarakat sipil Satya Bumi terkait dugaan deforestasi masuk dalam cakupan penertiban.
Koordinator Nasional PWYP Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan keberhasilan penertiban harus diukur dari perlindungan lingkungan dan manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat.
“Di tengah krisis iklim dan laju deforestasi, kekayaan nikel sebagai mineral kritis justru rentan menjadi arena kepentingan elite. Keberadaannya tidak boleh dijadikan pembenar praktik ekstraktivisme baru, termasuk dengan dalih Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun alokasi mineral kritis. Karena itu, setiap tindakan penguasaan kembali harus berorientasi mutlak pada pemulihan ekologis, bukan sekadar pengambilalihan aset atau alih kelola konsesi ke BUMN,” ujar Aryanto dikutip, Senin (9/11/2026).
PWYP mengkritisi pelaksanaan penertiban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Menurut koalisi, penyelesaian pelanggaran berisiko hanya berfokus pada penguasaan aset dan penerimaan negara, tanpa menjadikan pemulihan lingkungan sebagai prasyarat.
Koalisi mencontohkan pengalihan pengelolaan lahan sawit hasil penertiban kepada PT Agrinas. PWYP mengingatkan pengalihan kawasan kepada BUMN tidak boleh membuka peluang eksploitasi kembali sebelum kerusakan lingkungan dipulihkan.
“Mekanisme ini membuka jalan bagi pemanfaatan dan eksploitasi kawasan untuk kembali berlangsung setelah penguasaannya beralih dari pelaku sebelumnya kepada BUMN, tanpa menjadikan pemulihan ekologis sebagai prasyarat. Akibatnya, penertiban berisiko hanya mengganti pihak yang menguasai kawasan, bukan memulihkan kerusakan akibat pertambangan,” kata Aryanto.
Peneliti PWYP Indonesia Adzkia Farirahman juga menyoroti rencana penagihan denda administratif sebagai bagian dari penertiban. Menurut dia, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari denda perlu dikaitkan secara langsung dengan pembiayaan pemulihan lingkungan.
“Persoalan utamanya adalah tidak adanya keterkaitan yang jelas antara penerimaan denda dan pembiayaan pemulihan lingkungan. PNBP dari denda administratif berpotensi menguap menjadi penerimaan umum negara, karena rezim PNBP tidak menyediakan mekanisme penandaan khusus (earmarking) yang mengikat penggunaan dana pada lokasi dan rencana pemulihan tertentu. Pemerintah perlu mengunci dana ini melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) agar dana sanksi benar-benar mengucur untuk rehabilitasi ekosistem yang rusak,” ujar Adzkia.
Dalam tujuh tuntutannya, PWYP meminta Satgas PKH membuka hasil verifikasi secara berkala, termasuk daftar perusahaan dan pemilik manfaat, perizinan, lokasi, luas kawasan, nilai denda yang ditagih, serta status dan rencana pengelolaan kawasan hasil penertiban.
Koalisi juga meminta Satgas PKH dan aparat penegak hukum menelusuri aliran dana serta menindak seluruh pihak yang terlibat. Penindakan, menurut PWYP, perlu mencakup pelaku usaha, pemilik manfaat perusahaan, pejabat pemberi izin dan pengawas, pihak yang memfasilitasi atau melindungi kegiatan ilegal, hingga fasilitas pengolahan atau smelter yang menerima bijih dari tambang ilegal.
Selain itu, PWYP meminta Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan menghentikan sementara pemberian izin dan operasi pertambangan baru di lokasi yang sedang ditertibkan sampai status kawasan dan pemulihan lingkungannya ditetapkan. Koalisi meminta tidak ada pengecualian atas dasar PSN maupun alokasi mineral kritis.
Kementerian Kehutanan juga didesak menetapkan kawasan hasil penertiban sebagai kawasan hutan yang wajib direhabilitasi. Masyarakat terdampak perlu dilibatkan dalam penetapan status dan rencana pemulihan, sementara perkembangan pelaksanaannya harus diumumkan kepada publik.
Untuk pembiayaan, PWYP meminta Kementerian Keuangan mengalokasikan secara khusus PNBP dari denda administratif kehutanan bagi rehabilitasi ekosistem di kawasan terdampak pertambangan ilegal. Koalisi juga mendorong perbaikan formula denda dengan memperhitungkan karakteristik kawasan, tingkat kerusakan, nilai keanekaragaman hayati, dan seluruh biaya pemulihan berdasarkan prinsip pencemar membayar. ***
