Ecobiz.asia – Indonesia mencatat pengurangan penggunaan bahan perusak ozon (BPO) jenis hydrochlorofluorocarbon (HCFC) sebesar 72,66 persen hingga 2025. Capaian itu melampaui target Protokol Montreal sebesar 67,5 persen.
Capaian tersebut dilaporkan pemerintah dalam pertemuan ke-38 negara-negara pihak Protokol Montreal (MOP38) di Kigali, Rwanda, pada 2–6 November 2026. Pertemuan itu juga menandai 10 tahun sejak diadopsinya Amendemen Kigali yang mengatur pengurangan konsumsi hidrofluorokarbon (HFC), bahan pendingin yang memiliki potensi pemanasan global tinggi.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Ary Sudijanto mengatakan, implementasi komitmen pengurangan HFC perlu diikuti akses terhadap teknologi pendingin yang aman, rendah emisi, dan hemat energi.
“Implementasi nyata berarti memenuhi komitmen penurunan HFC, mempercepat akses terhadap teknologi yang aman, ber-GWP rendah dan hemat energi, serta memperkuat dukungan finansial dan teknis bagi negara berkembang,” kata Ary dalam keterangannya, dikutip Senin (9/11/2026).
Pengurangan HCFC tersebut antara lain dilakukan melalui program HCFC Phase-Out Management Plan (HPMP) tahap II dan III. Program ini mencakup peningkatan kapasitas 945 petugas Bea dan Cukai untuk mengawasi impor BPO, serta pelatihan dan sertifikasi bagi 4.319 teknisi refrigerasi dan tata udara (RAC) dan 397 instruktur.
Di sektor industri, Indonesia juga memperoleh persetujuan pendanaan untuk proyek peningkatan efisiensi energi pada produsen lemari pendingin domestik. Proyek yang disetujui dalam sidang ke-98 Komite Eksekutif Dana Multilateral itu mendukung peralihan penggunaan refrigeran HFC-134a ke hidrokarbon R-600a.
Indonesia selanjutnya bersiap memulai pengurangan konsumsi HFC minimal 10 persen dari tingkat dasar (baseline) pada 1 Januari 2029. Target tersebut setara dengan pengurangan sekitar 2,3 juta ton setara karbon dioksida (CO2e).
Pengendalian emisi HFC juga telah dimasukkan dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) sebagai aksi mitigasi tambahan sektor proses industri dan penggunaan produk (IPPU) mulai 2031. Kebijakan tersebut diselaraskan dengan Rencana Aksi Pendinginan Nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia turut menyoroti kebutuhan pendanaan dan alih teknologi bagi negara berkembang. Pemerintah menilai akses terhadap teknologi pendingin yang terjangkau penting untuk mendukung ketahanan pangan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
Ary mengatakan, negara berkembang masih menghadapi kendala dalam memperoleh teknologi, memperkuat kapasitas teknis, serta membangun regulasi di sektor hilir. Karena itu, Indonesia mendorong agar pengisian kembali Dana Multilateral untuk periode 2027–2029 dilakukan dengan nilai memadai dan mekanisme pencairan yang dapat diprediksi serta tepat waktu.
“Pengisian kembali dana yang memadai dan dapat diprediksi, serta pencairan dana yang lancar dan tepat waktu, adalah wujud nyata komitmen bersama dan solidaritas internasional,” ujarnya. ***
