Ecobiz.asia — Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) akan memperkuat pengelolaan gambut melalui pemetaan risiko kebakaran, pemodelan kondisi kekeringan, dan pemantauan tinggi muka air gambut untuk menentukan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko mengatakan, pengelolaan gambut menjadi salah satu fokus utama badan tersebut, terutama untuk menekan kebakaran berulang saat musim kemarau ekstrem, termasuk ketika terjadi fenomena El Niño.
Satyawan menyampaikan hal tersebut setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut dia, arahan Presiden menjadi landasan bagi BPGMN untuk mengelola gambut agar kebakaran dapat ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan dan kesehatan masyarakat.
“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” ujar Satyawan.
Untuk mendukung upaya tersebut, BPGMN akan memanfaatkan sains dan teknologi, termasuk pemodelan untuk mengetahui kondisi kekeringan serta pemetaan risiko kebakaran. Badan tersebut juga akan melibatkan kelompok ahli dari berbagai bidang, mulai dari hidrologi dan revegetasi gambut hingga sosial ekonomi, serta tenaga ahli mangrove.
Satyawan mengatakan, target pengelolaan gambut diarahkan pada penurunan kebakaran secara bertahap, terutama untuk mencegah kawasan yang pernah terbakar mengalami kebakaran berulang. BPGMN juga akan memetakan sekitar 500-an Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) sebagai bagian dari upaya pengelolaan ekosistem gambut.
Selain menekan karhutla, BPGMN bertugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan ekosistem gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan akibat kebakaran maupun faktor lainnya.
Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga serta kemampuan mendeteksi dan mengidentifikasi persoalan sejak dini. Menurut dia, hasil pemantauan perlu dianalisis untuk memproyeksikan risiko dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat.
Salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah tinggi muka air gambut. Sriyanto mengatakan, penurunan muka air hingga di bawah 40 sentimeter perlu menjadi sinyal untuk segera mengambil tindakan.
“Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” kata Sriyanto.
Presiden Prabowo melantik Satyawan sebagai Kepala BPGMN dan Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai wakil kepala badan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. ***
