Ecobiz.asia – Provinsi Bali membutuhkan investasi hijau sebesar Rp623,28 triliun hingga 2045 untuk mencapai target emisi nol bersih. Namun, keterbatasan fiskal daerah dan kesiapan proyek menjadi tantangan dalam mengakses pendanaan untuk menjalankan program penurunan emisi di berbagai sektor.
Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan kebutuhan investasi tersebut mencakup sektor energi, transportasi, lahan dan karbon biru, serta pengelolaan sampah dan limbah, berdasarkan kajian dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Bali.
Menurut dia, dukungan pendanaan menjadi faktor penting agar program yang telah dirumuskan dalam RPRKD dapat diimplementasikan. Namun, kondisi fiskal daerah dan efisiensi dana transfer menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut.
“Dukungan pendanaan adalah unsur paling vital agar implementasi program yang sudah dirumuskan di dalam RPRKD dapat berjalan. Namun, akses pemerintah daerah ke sumber pendanaan untuk memenuhi angka yang cukup besar ini masih menjadi pertanyaan, melihat kondisi fiskal daerah saat ini di Bali maupun daerah lainnya yang mengalami efisiensi dana transfer. Hal ini menjadi isu bersama yang sangat menantang bagi kami yang berada di daerah,” kata I Wayan dalam Forum Investasi Iklim pada Pekan Iklim Bali 2026 di Bali, Rabu (14/10/2026).
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena itu, keterlibatan sektor swasta dan perluasan akses terhadap pendanaan internasional diperlukan untuk mendukung aksi iklim.
“Nationally-determined Target (NDC) juga tidak bisa tercapai jika hanya dibiayai dari APBN dan APBD. Oleh karenanya, berbagai kerja sama harus kita jalin, baik dengan mendorong kerja sama publik dan badan usaha maupun memperluas akses pendanaan internasional,” kata Eddy.
Eddy menyebut terdapat konsorsium atau aliansi lembaga keuangan yang siap menyediakan dana US$1 miliar untuk membiayai pembangunan pembangkit energi terbarukan di Indonesia.
Menurut dia, peluang pendanaan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kesiapan proyek dan percepatan pelaksanaan. Pemerintah juga perlu memperjelas peran masing-masing pemangku kepentingan agar investasi dapat segera direalisasikan.
Eddy mengingatkan bahwa investor dapat mengalihkan modal ke negara atau proyek lain jika peluang investasi yang tersedia tidak segera dimanfaatkan.
Sementara itu, Energy Transition Team Leader PT Sarana Multi Infrastruktur Puti Faraniza mengatakan perbedaan kapasitas teknis, kesiapan proyek, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun skema investasi masih menjadi tantangan dalam pembiayaan aksi iklim.
“Perbedaan kapasitas teknis, kesiapan proyek, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun skema investasi menjadi tantangan yang perlu dijawab. Idealnya, daerah dapat mengambil peran aktif dalam menentukan bentuk investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya, dan juga melibatkan lembaga pendanaan sejak awal pengembangan proyek,” kata Puti.
Pendanaan aksi iklim juga dapat melibatkan sektor swasta dan masyarakat, selain pemerintah dan lembaga keuangan. Salah satu contohnya adalah berbagai intervensi di Kawasan Rendah Emisi (KRE) Sanur yang pendanaannya melibatkan pemerintah daerah, desa, desa adat, sektor perhotelan, pelaku usaha, perbankan, lembaga filantropi, dan masyarakat.
Pendekatan berbasis kawasan tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembiayaan aksi iklim sekaligus mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.
Berbagai skema pendanaan dan kesiapan proyek daerah menjadi pembahasan dalam Forum Investasi Iklim, bagian dari Pekan Iklim Bali 2026 yang berlangsung pada 13–17 Oktober 2026 di KRE Sanur.
Pekan Iklim Bali 2026 diselenggarakan oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama Pemerintah Provinsi Bali dengan dukungan ViriyaENB. Kegiatan tahun ini mengangkat tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Transisi Berkeadilan untuk Semua”. ***
