Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan, badan baru tersebut akan berada langsung di bawah Presiden dan diarahkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis desa.
Keputusan pembentukan BPGMN disampaikan setelah Prabowo memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dan peneliti mengenai pengelolaan gambut di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN akan mengedepankan pendekatan pencegahan, yang dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan karhutla secara reaktif.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.
Menurut Raja Juli, perbedaan utama BPGMN dengan BRGM terletak pada kedudukan kelembagaan. BRGM sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan, termasuk dalam penganggaran dan penyusunan rencana kerja. Sementara BPGMN akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kemenhut sebelum dibubarkan, DIPA-nya di bawah Kemenhut, penyusunan RPSK-nya di bawah Kemenhut. Tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung di bawah Pak Presiden,” katanya.
BPGMN juga akan diperkuat para ilmuwan dan profesional serta dilengkapi anggaran untuk memperkuat pencegahan karhutla, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli mengatakan pendekatan pencegahan menjadi fokus karena pemerintah perlu mengantisipasi kebakaran sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan BRIN akan mendukung BPGMN, khususnya dalam penguatan sistem deteksi dini dan deteksi titik panas. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi potensi kebakaran lebih awal.
Selain teknologi, Presiden mendorong pencegahan presisi berbasis desa dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” kata Arif.
Strategi tersebut juga akan dikaitkan dengan penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan gambut. Arif mengatakan sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut sehingga pencegahan kebakaran perlu disertai pengembangan sumber mata pencaharian.
Sejumlah opsi yang dibahas antara lain sagu untuk jangka panjang, kopi untuk jangka menengah, serta tanaman hortikultura untuk jangka pendek.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden meminta pengelolaan gambut didukung riset, pemetaan yang lebih komprehensif, serta pengetahuan dan praktik baik masyarakat.
Menurut Brian, pengelolaan tersebut mencakup identifikasi karakteristik dan potensi lahan untuk menentukan kawasan yang sesuai bagi budidaya tanaman, perikanan, dan pemanfaatan lainnya.
Presiden juga meminta penguatan edukasi mengenai perlindungan gambut dan pencegahan kebakaran melalui sekolah serta pengembangan kurikulum, sekaligus melanjutkan riset dan kajian mengenai gambut. ***
