Ecobiz.asia — Pemerintah mendorong penguatan rantai pasok energi baru dan terbarukan (EBT) dari hulu hingga hilir untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi impor sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan pengembangan EBT tidak cukup hanya dengan menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi mulai dari bahan baku, manufaktur, teknologi hingga sumber daya manusia.
“Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita membangun ekosistem energi baru terbarukan. Jadi, kita harus melihat rantai pasok yang harus terintegrasi. Kalau ini tidak terintegrasi dari sumber bahan baku, kemudian ada pabrik manufaktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang kita integrasikan, tentu rantai pasok ini akan terputus,” ujar Yuliot saat membuka IndoEBTKE Convention and Exhibition (ConEx) 2026, Rabu (2/9/2026).
Menurut Yuliot, penguatan EBT merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi di tengah dinamika geopolitik yang dapat mengganggu rantai pasok energi global. Gangguan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga energi, inflasi, biaya produksi, serta meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi.
“Energi baru terbarukan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi,” katanya.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 70 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sekitar 42,6 GW atau 62 persen berasal dari energi baru dan terbarukan.
“Pada RUPTL ini sekitar 62 persen, sekitar 42,6 gigawatt, ini merupakan target kita untuk meningkatkan pasokan energi, khususnya energi baru dan terbarukan,” ujar Yuliot.
Selain pembangkit EBT, pemerintah juga mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati melalui implementasi B50 serta berbagai upaya konservasi energi. Langkah tersebut mencakup percepatan kendaraan listrik, pembangunan jaringan gas, pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai substitusi LPG, serta peningkatan penggunaan sumber energi bersih.
Pemerintah juga memasukkan pengolahan sampah sebagai bagian dari pengembangan energi bersih. Dari timbulan sampah nasional pada 2025 yang mencapai 52,6 juta ton atau sekitar 145 ribu ton per hari, baru sekitar 25 persen yang terkelola.
Melalui teknologi waste to energy, sampah dapat dimanfaatkan menjadi listrik, biomassa, maupun bahan bakar minyak terbarukan, sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan.
Yuliot mengatakan Indonesia memiliki sejumlah sumber daya mineral yang dapat menjadi bahan baku pengembangan industri energi bersih, seperti bauksit, nikel, silika, dan tembaga. Potensi tersebut dapat mendukung pengembangan industri panel surya, baterai, dan teknologi energi bersih lainnya.
Karena itu, penguasaan teknologi, penguatan manufaktur dalam negeri, riset dan inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem EBT nasional.
IndoEBTKE ConEx 2026 menjadi forum kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas pengembangan energi baru dan terbarukan setelah tiga tahun tidak diselenggarakan. Forum tersebut turut membahas sejumlah tantangan pengembangan EBT, mulai dari regulasi, teknologi, infrastruktur, logistik, permodalan hingga riset dan inovasi. ***
