Ecobiz.asia — Perubahan perilaku perusahaan global dalam mengejar target net zero berpotensi menjadi sumber baru permintaan kredit karbon, termasuk dari Indonesia.
Wakil Ketua Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Triharyo Soesilo mengatakan semakin banyak perusahaan menetapkan target pengurangan emisi berbasis Science Based Targets initiative (SBTi), yang pada akhirnya dapat mendorong kebutuhan terhadap kredit karbon berkualitas.**
Menurut Triharyo, peran dalam mendorong dekarbonisasi global kini mulai bergeser dari pemerintah ke perusahaan. Perusahaan tidak hanya menetapkan target pengurangan emisi, tetapi juga mulai menekan pemasok dalam rantai pasoknya untuk mengikuti standar pengurangan emisi yang sama.
“Sekarang dekarbonisasi itu berubah dari government ke corporate,” kata Triharyo saat Forum Next-Gen Carbon projects 2026, Senin (25/8/2026).
SBTi merupakan kerangka bagi perusahaan untuk menetapkan target emisi yang selaras dengan upaya mencapai net zero.
Hingga Januari 2026, SBTi mencatat 10.000 perusahaan telah memiliki target berbasis sains yang tervalidasi, dengan perusahaan-perusahaan tersebut mewakili lebih dari 40% kapitalisasi pasar global.
Triharyo mengatakan perusahaan yang telah menetapkan target dekarbonisasi harus terlebih dahulu melakukan pengurangan emisi dari kegiatan operasional dan rantai pasoknya. Setelah berbagai upaya pengurangan dilakukan, kebutuhan terhadap instrumen karbon dapat meningkat.
“Dia harus mengurangi dulu. Tetapi sesudah itu, dia akan terpaksa beli karbon kredit,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia karena memiliki potensi proyek pengurangan maupun penyerapan emisi berbasis hutan, gambut, agroforestri, biochar, biogas, hingga efisiensi energi.
Menurut Triharyo, peluang tersebut semakin terbuka setelah pemerintah menerbitkan Perpres 110/2025 yang memberikan ruang lebih besar bagi penggunaan standar karbon internasional.
Perubahan itu membuat pengembang proyek di Indonesia memiliki peluang lebih besar menghasilkan kredit karbon yang dapat diterima pasar global.
Triharyo mencontohkan perusahaan global seperti Google yang telah membeli kredit karbon dari proyek agroforestri di Sulawesi. Ia juga menyebut sejumlah perusahaan Indonesia mulai mengikuti SBTi untuk mempertahankan akses ke pasar global dan memenuhi tuntutan rantai pasok internasional.
Tekanan tersebut, kata dia, bahkan dapat bergerak hingga ke pemasok. Perusahaan global dapat mensyaratkan pemasoknya memiliki target berbasis sains sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi Scope 3.
“Kalau kamu enggak SBTi, enggak saya beli sebagai supplier saya,” kata Tri Haryo menggambarkan tekanan yang semakin kuat terhadap rantai pasok global.
Perkembangan tersebut memperluas peluang pasar karbon Indonesia. Tidak hanya proyek kehutanan berskala besar, proyek-proyek kecil seperti biodigester, biochar dan efisiensi energi juga berpotensi masuk ke rantai pasok dekarbonisasi perusahaan global.
SBTi sendiri pada Juni 2026 telah menerbitkan Corporate Net-Zero Standard versi 2.0, yang menekankan implementasi target iklim ke dalam kegiatan operasional, rantai nilai dan alokasi modal perusahaan. Validasi target berdasarkan versi baru tersebut akan dimulai pada 2027. ***
