Indonesia Usulkan Hasil Hutan Bukan Kayu Masuk Agenda Strategis APEC EGILAT

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Indonesia mengusulkan agar produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) menjadi bagian dari agenda strategis The 30th Meeting of the APEC Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT) sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan hutan lestari.

Usulan tersebut disampaikan Delegasi Indonesia yang dipimpin Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan, Krisdianto, dalam pertemuan EGILAT yang berlangsung di Shenzhen, Tiongkok, pada 29–30 Juli 2026.

Forum teknis APEC tersebut mempertemukan para pejabat kehutanan dari negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging), mendorong perdagangan produk hasil hutan yang legal, serta memperkuat tata kelola kehutanan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Read also:  Harga Nikel dan Biaya Modal Pengaruhi Kelayakan Proyek, Ekonomom Soroti Daya Saing Baterai

Dalam sesi pertukaran informasi, Indonesia menegaskan komitmennya mendukung tujuan utama EGILAT melalui penguatan perdagangan hasil hutan yang legal dan upaya pemberantasan pembalakan liar.

Selain mengusulkan penguatan peran HHBK, Indonesia juga menyampaikan perkembangan implementasi Timber Legality Guidance Template (TLGT).

Pemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi regulasi untuk memperkuat sistem verifikasi legalitas dan keberlanjutan hasil hutan agar selaras dengan perkembangan standar internasional tanpa mengurangi substansi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang telah diterapkan.

Pada sesi dialog bersama organisasi internasional, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada International Tropical Timber Organization (ITTO) atas dukungannya terhadap berbagai program pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Read also:  Bahlil Minta Pembangunan Smelter Produk Setengah Jadi Dikaji, Hilirisasi Harus Sampai Produk Akhir

Pemerintah juga memperkenalkan sejumlah proposal kerja sama baru yang berfokus pada penguatan tata kelola kehutanan, rantai pasok kayu legal, dan pengembangan perhutanan sosial.

Delegasi Indonesia turut memaparkan perkembangan kemitraan dengan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Kerja sama tersebut difokuskan pada penyusunan pedoman bersama, pelaksanaan proyek percontohan, serta penguatan sinergi antara sistem sertifikasi sukarela dengan SVLK Indonesia.

Krisdianto mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam forum EGILAT merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Partisipasi Indonesia dalam EGILAT merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memperluas kerja sama internasional dalam mendukung perdagangan hasil hutan yang legal dan berdaya saing,” katanya.

Read also:  Australia Siapkan Dukungan untuk Program PLTS 100 GW Indonesia

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mendorong transformasi tata kelola kehutanan melalui penguatan legalitas hasil hutan, pengembangan produk hasil hutan bukan kayu, serta peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat.

Melalui forum EGILAT, Indonesia berharap kolaborasi antaranggota APEC semakin kuat dalam membangun tata kelola kehutanan yang mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...