Ecobiz.asia – Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang resmi berlaku mulai 1 Juli 2026.
Menurut lembaga tersebut, kebijakan B50 dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menekan impor solar, namun bukan strategi utama transisi energi dalam jangka panjang.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan kebijakan B50 perlu dikaji tidak hanya dari sisi pengurangan impor bahan bakar, tetapi juga dampaknya terhadap biaya implementasi, pasokan bahan baku, harga pangan, kesejahteraan petani, serta aspek lingkungan.
“Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan,” kata Fabby dalam keterangannya.
Menurut IESR, kebijakan pencampuran biodiesel masih dapat diterima sebagai strategi transisi, terutama untuk memperkuat ketahanan energi dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar dinilai lebih efektif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
IESR juga menilai dasar ekonomi penerapan B50 perlu ditinjau kembali karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Saat kebijakan dipercepat, pemerintah menghadapi lonjakan harga minyak dunia dan gangguan impor akibat krisis geopolitik. Kini, harga minyak mulai turun, pasokan impor lebih beragam, dan produksi solar domestik meningkat, termasuk dari Kilang Balikpapan.
Di sisi lain, harga minyak sawit mentah (CPO) masih berada pada level tinggi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya program biodiesel apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin melebar.
Selain itu, IESR mengingatkan perluasan mandatori biodiesel dapat menimbulkan konsekuensi lintas sektor. Peningkatan kebutuhan CPO untuk B50 berpotensi memengaruhi pasokan bahan baku industri pangan, harga minyak goreng, inflasi, hingga kesejahteraan petani kecil. Lembaga itu juga mengingatkan perlunya menjaga tata kelola lahan agar peningkatan permintaan bahan baku tidak menambah tekanan terhadap lingkungan.
Berdasarkan pemodelannya, IESR memperkirakan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) dapat menurunkan emisi karbon hingga 46 juta ton pada 2060. Angka tersebut berpotensi meningkat menjadi sekitar 210 juta ton apabila dikombinasikan dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan, yang diproyeksikan mendorong penggunaan sekitar 66 juta mobil listrik dan 143 juta sepeda motor listrik.
Sementara itu, peningkatan penggunaan transportasi umum hingga mencapai 40 persen pangsa perjalanan diperkirakan mampu mengurangi emisi sekitar 101 juta ton karbon dioksida pada 2060.
Sebagai perbandingan, IESR memperkirakan peningkatan mandatori biodiesel hingga B60 hanya mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton karbon dioksida pada 2060. Estimasi tersebut belum memasukkan emisi yang timbul akibat perubahan penggunaan lahan.
IESR mendorong pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap manfaat, biaya, dan risiko implementasi B50 agar kebijakan energi tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sejalan dengan target dekarbonisasi, ketahanan energi, stabilitas harga, dan perlindungan masyarakat.
“Kebijakan energi harus dirancang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun sektor lain,” ujar Fabby. ***
