Ecobiz.asia – Pemerintah mulai menyusun instrumen biodiversity credit yang disesuaikan dengan karakteristik keanekaragaman hayati Indonesia sebagai negara megabiodiversitas, guna memperkuat perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.
Instrumen tersebut disiapkan sebagai bagian dari pengembangan berbagai mekanisme pembiayaan dan perlindungan keanekaragaman hayati nasional, termasuk melalui pendekatan biodiversity asset dan skema kontribusi konservasi berbasis hasil.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Rasio Ridho Sani, mengatakan Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan biodiversitas yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kekayaan keanekaragaman hayati kita adalah sumber daya yang harus kita kelola untuk pertumbuhan dan kesejahteraan kita,” ujar Rasio saat membuka diskusi “Pengembangan Biodiversity Credit” dalam ajang INVIROTECH 2026 di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurut Rasio, pengembangan biodiversity credit menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati Indonesia.
Pemerintah, kata dia, mendorong pengembangan berbagai instrumen pendukung biodiversitas melalui pendekatan multi-instrumen yang mencakup biodiversity credit, biodiversity asset, dan berbagai mekanisme konservasi lainnya.
Forum yang digelar KLH/BPLH tersebut mempertemukan pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk membahas arah kebijakan, metodologi, serta tata kelola biodiversity credit yang kredibel dan berintegritas tinggi.
Diskusi itu juga menjadi bagian dari implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang diarahkan untuk memperkuat perlindungan spesies, pemulihan ekosistem, dan peningkatan kualitas habitat.
Staf Ahli Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya KLH/BPLH, Noer Adi Wardojo, menegaskan kerangka kebijakan biodiversity credit Indonesia tidak akan sekadar meniru praktik negara lain.
“Indonesia merupakan negara megabiodiversitas yang memiliki karakteristik unik. Karena itu, pengembangan biodiversity credit tidak dapat hanya meniru praktik negara lain, tetapi harus dibangun berdasarkan kebutuhan, potensi, dan kondisi Indonesia sendiri,” ujar Noer Adi.
Menurut dia, Indonesia memiliki peluang mengembangkan berbagai pendekatan biodiversity credit, mulai dari skema kompensasi, offset, hingga kontribusi sukarela.
Namun, seluruh mekanisme tersebut harus berbasis hasil konservasi yang terukur, dapat diverifikasi, serta memberikan manfaat nyata bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat.
Anggota Taskforce Biodiversity Credit, Maria Ratnaningsih, mengatakan biodiversity credit merupakan instrumen yang memberikan nilai terhadap hasil konservasi nyata, seperti perlindungan spesies, pemulihan ekosistem, dan peningkatan kualitas habitat.
“Pengembangan biodiversity credit harus berbasis bukti, terukur, memberikan manfaat tambahan bagi konservasi, serta menjamin keberlanjutan manfaat dalam jangka panjang,” ujar Maria.
Sementara itu, Deputy Executive Director and Director of Government Relations International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Camile Maclet, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengembangan proyek biodiversity credit.
“Kami meyakini bahwa persetujuan masyarakat merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Masyarakat lokal dan masyarakat adat harus diposisikan sebagai mitra dalam pengembangan proyek konservasi,” kata Camile. ***
