Target Dedieselisasi Dinilai Perlu Diperluas ke PLTU, PLTG

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Rencana pemerintah mengganti 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dinilai perlu diperluas dengan menghentikan pembangunan pembangkit berbasis fosil lain, seperti batu bara (PLTU) dan gas (PLTG), guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, mengatakan langkah dedieselisasi menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak dapat lagi bergantung pada bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global. Namun, ketergantungan pada gas dan batu bara dinilai tetap menyimpan risiko volatilitas harga energi.

“Program dedieselisasi akan lebih berdampak jika diikuti penghentian pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara, termasuk percepatan pensiun dini PLTU,” ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Read also:  Pertambangan Ramah Lingkungan, WRI: Patuh Aturan Nasional Belum Cukup

Ia menjelaskan, dalam banyak skema perdagangan internasional, harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed), sehingga kenaikan harga minyak akan turut mendorong kenaikan harga gas. Sementara itu, ketergantungan pada batu bara juga berpotensi menimbulkan kerentanan serupa di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Menurutnya, rencana penambahan pembangkit listrik berbasis gas sebesar 10,3 gigawatt (GW) dan batu bara 6,3 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 tidak sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan energi.

Dwi menilai pengembangan PLTS skala besar dan energi terbarukan lainnya menjadi semakin relevan, terutama di tengah fluktuasi harga energi global yang berpotensi membebani fiskal melalui peningkatan subsidi energi.

Read also:  Isu Mineral Muncul di Ujung Kulon, Begini Penjelasan Kemenhut Soal Habitat Kedua Badak Jawa

“Krisis energi global menjadi momentum untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL sebagai mitigasi terhadap energi fosil yang mahal dan tidak stabil,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, menilai krisis energi global dapat menjadi pendorong percepatan transisi energi sekaligus transformasi menuju ekonomi hijau.

Ia menyebut pengembangan 100 GW PLTS tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga berpotensi mendorong industrialisasi hijau dan penciptaan lapangan kerja.

“Dengan desain implementasi yang tepat, program ini bukan sekadar biaya, melainkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Tata.

Read also:  Indonesia Siapkan Skema Pembiayaan 13 Taman Nasional, Kredit Biodiversitas hingga Rhino Bond Dibahas di COP31

Namun, ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan insentif, termasuk bagi industri manufaktur panel surya dalam negeri, agar pengembangan energi terbarukan dapat memberikan dampak ekonomi yang optimal.

Tata juga mendorong perluasan partisipasi publik dan swasta melalui kebijakan seperti power wheeling untuk industri dan pemanfaatan PLTS atap oleh rumah tangga.

Menurut perhitungan SUSTAIN, optimalisasi PLTS atap berpotensi menambah kapasitas listrik sebesar 2,9–5,8 GW dalam dua tahun ke depan.

“Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas melalui reformasi kebijakan agar target 100 GW PLTS dapat tercapai,” ujarnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

CarbonNex COP31 Hasilkan Sejumlah Capaian Kerja Sama, Indonesia Perluas Akses Pasar Karbon Global

Ecobiz.asia – Indonesia memperluas peluang kerja sama dan akses pasar karbon global melalui forum Carbon Connection Session (CarbonNex) yang digelar di Paviliun Indonesia selama...

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...