Ecobiz.asia — Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) mengungkapkan adanya kecenderungan meningkatnya percobaan penyelundupan satwa liar melalui Bandara Soekarno-Hatta, menggunakan modus penyelundupan satwa dalam koper tanpa dokumen resmi.
“Dalam satu bulan terakhir terlihat kecenderungan meningkatnya percobaan penyelundupan satwa liar melalui Soekarno–Hatta dengan modus satwa dikemas dalam koper, tanpa dokumen, dan ditujukan ke pasar satwa hobi di luar negeri,” jelas Aswin Bangun, Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra dalam keterangan yang dikutip Kamis (23/4/2026).
Salah satu kasus terbaru melibatkan warga negara Mesir, SMHH (39), yang ditangkap setelah petugas Aviation Security (Avsec) menemukan 134 ekor reptil hidup, termasuk 45 ekor sanca bodo (Python curtus), yang dikemas dalam koper tanpa dokumen perizinan sah. Satwa sitaan diserahkan kepada BKSDA Jakarta untuk observasi dan perawatan.
Penyidik menetapkan SMHH sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan bersama pihak Karantina, BKSDA, dan aparat pengamanan bandara. SMHH dijerat dengan Pasal 40A ayat (1) huruf d Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda Rp5 miliar.
Berkas perkara SMHH telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Banten 10 April 2026. Selanjutnya, penyidik telah melimpahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dalam Tahap II, sehingga perkara ini resmi memasuki proses penuntutan.
Aswin menegaskan bahwa upaya penyelundupan ini mencoba menggunakan jalur internasional sebagai saluran perdagangan ilegal yang terus berulang. “Kami tidak berhenti pada tersangka pembawa, kami terus menelusuri pemasok di dalam negeri, jalur distribusi, dan pihak penerima untuk membaca struktur peredarannya,” tambah Aswin.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menekankan bahwa penyelundupan satwa liar mencerminkan adanya pasar yang terus mengincar satwa dari Indonesia.
“Kehadiran proses hukum ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan kekayaan hayatinya keluar sedikit demi sedikit melalui pengulangan modus yang sama,” tegas Dwi. ***
