Ecobiz.asia — Pemerintah mendorong skema pembiayaan inovatif untuk pengelolaan taman nasional melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik. Inisiatif ini dibahas dalam pertemuan bersama perwakilan Pemerintah Inggris di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan dipimpin Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi sekaligus Ketua Satgas, Hashim Djojohadikusumo, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Ketua Satgas. Hadir pula UK Special Representative for Nature Ruth Davis, Duta Besar Inggris Dominic Jermey, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta CEO Yayasan WWF-Indonesia Aditya Bayunanda.
Hashim menyatakan pembentukan satgas tersebut telah memiliki dasar hukum melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Ia juga mengungkapkan komitmen pendanaan dari kedua negara, yakni 2 juta poundsterling dari Pemerintah Inggris dan 120 juta dolar AS dari APBN untuk Taman Nasional Way Kambas.
“Ini adalah komitmen nyata di tengah tekanan finansial global,” ujar Hashim.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kebutuhan reformasi pembiayaan konservasi mengingat keterbatasan anggaran saat ini. Dari total 57 taman nasional seluas sekitar 18 juta hektare, sebagian besar masih bergantung pada pembiayaan negara.
“Kita harus jujur bahwa pendanaan saat ini belum mencukupi. Taman nasional selama ini masih menjadi cost center, dan harus diubah menjadi lebih mandiri,” ujarnya.
Untuk itu, Kementerian Kehutanan mengusulkan lima strategi utama. Pertama, mengubah status taman nasional menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar pendapatan dapat dikelola mandiri. Tiga kawasan yang disiapkan sebagai proyek percontohan yakni Taman Nasional Komodo, Bromo Tengger Semeru, dan Gunung Rinjani.
Kedua, penguatan kapasitas pengelolaan kawasan, termasuk peningkatan peran Polisi Hutan. Ketiga, optimalisasi lembaga pembiayaan melalui Indonesia Biodiversity Fund (IBiofund) yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat serta skema pembagian manfaat ekonomi dari pengelolaan kawasan. Kelima, perlindungan koridor satwa dan penguatan konservasi berbasis area efektif lainnya (Other Effective Area-Based Conservation Measures/OECM).
UK Special Representative for Nature Ruth Davis, menilai pembentukan satgas tersebut menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam penguatan pendanaan dan tata kelola konservasi
Menurutnya, kolaborasi ini mencakup dukungan teknis, pengembangan model pembiayaan berintegritas, serta membuka akses ke jaringan filantropi dan sektor swasta internasional, termasuk di City of London.
CEO WWF-Indonesia Aditya Bayunanda menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai pembiayaan inovatif dapat menjaga keberlanjutan spesies ikonik sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. ***
