Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi delapan blok prioritas yang dinilai memiliki potensi besar mineral tanah jarang sebagai bagian dari strategi pengamanan pasokan mineral kritis domestik serta penguatan ketahanan industri nasional.
Kepala Badan Industri Mineral (BIM), Brian Yuliarto, mengatakan penetapan tersebut dilakukan berdasarkan kompilasi dan analisis menyeluruh terhadap data geologi dan hasil riset.
Kedelapan blok tersebut dinilai merupakan sumber daya primer (primary resources), bukan sekadar mineral ikutan (by-product), meskipun pada beberapa lokasi pengembangannya berpotensi didukung oleh pemanfaatan mineral ikutan.
“Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, kami menetapkan prioritas eksplorasi mineral kritis. Ada delapan blok yang kami nilai memiliki potensi sangat besar dan seluruhnya merupakan sumber daya primer,” ujar Brian dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (9/2/2026).
Empat dari delapan blok prioritas tersebut berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Blok Toboali, Keposang, Mentikus, dan Batubesi, yang membentuk satu klaster mineral.
Selain mengandung unsur tanah jarang (rare earth elements/REE), wilayah ini juga memiliki mineral strategis lainnya seperti tungsten, tantalum, dan antimon, yang memiliki peran penting bagi industri pertahanan.
Brian menambahkan, pengembangan industri di Bangka Belitung ke depan diharapkan selaras dengan pengelolaan mineral ikutan dari PT Timah, khususnya monasit yang mengandung unsur tanah jarang.
Sementara itu, empat blok prioritas lainnya meliputi Melawi, Boyan Hulu, Mamuju, dan Bombana.
Saat ini, BIM tengah melakukan riset intensif di seluruh blok tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyusun rekomendasi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).
“Sejalan dengan arahan Presiden, mineral tanah jarang dikategorikan sebagai komoditas strategis. Karena itu, kami mendorong agar pengelolaannya diberikan kepada badan usaha milik negara yang berada di bawah kendali pemerintah,” jelasnya.
Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan industri, BIM juga melakukan riset tematik yang melibatkan peneliti dari berbagai perguruan tinggi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Selain itu, BIM tengah mengonsolidasikan data riset historis dari institusi akademik dan menyiapkan desain industri, termasuk studi kelayakan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tanah jarang.
Brian mengungkapkan, pemerintah saat ini juga tengah menyusun sejumlah kebijakan pendukung, terutama terkait tata kelola mineral ikutan yang hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang jelas.
Pemerintah juga telah berdiskusi dengan pelaku industri dalam dan luar negeri yang memiliki pengalaman serta penguasaan teknologi pengolahan lanjutan mineral tanah jarang.
Secara kelembagaan, BIM beroperasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2025 dan didukung oleh tiga deputi serta satu sekretariat, beserta tenaga profesional. Dewan pengawas BIM terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri ESDM, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), serta Panglima TNI, yang mencerminkan keterkaitan strategis antara mineral tanah jarang dan sektor pertahanan.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, Presiden Prabowo Subianto melalui platform investasi Danantara telah membentuk PT Perminas sebagai kendaraan BUMN untuk mengembangkan industri pemisahan dan pemurnian mineral tanah jarang.
Perminas dimiliki 99% oleh Danantara dan 1% oleh BP BUMN, dan diharapkan berperan penting dalam mengolah bijih menjadi produk campuran tanah jarang serta unsur bernilai ekonomi tinggi.
Dalam waktu dekat, pemerintah berencana meluncurkan proyek percontohan teknologi hilirisasi mineral tanah jarang di Blok Mamuju. Pada tahap riset, dua fasilitas hilirisasi akan dibangun sebagai pilot plant, sembari merampungkan proses administrasi dan rekomendasi IUP kepada PT Perminas.
“Proyek percontohan di Mamuju diharapkan dapat menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menjadi pemain strategis dalam industri mineral tanah jarang global serta menarik mitra internasional untuk bersama-sama mengembangkan industri hilir di dalam negeri,” tutup Brian. ***
