Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membedah lanskap kawasan rawan bencana hidrometeorologi, dengan fokus awal di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Langkah ini ditempuh menyusul meningkatnya risiko banjir dan longsor di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas nasional. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan penguatan pengawasan lingkungan serta kajian cepat berbasis sains sebagai upaya pencegahan bencana.
Kajian di Cisarua dilakukan melalui Rapid Environmental Assessment (REA) dengan melibatkan tim ahli ITB guna mengidentifikasi faktor pemicu kerusakan lanskap, termasuk perubahan tata ruang, tekanan aktivitas usaha, dan kerentanan wilayah hulu terhadap curah hujan ekstrem.
Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH, Rasio Ridho Sani, mengatakan kajian cepat tersebut menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan korektif, termasuk revisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penataan ulang tata ruang di kawasan rawan bencana.
“Kami memastikan kajian lingkungan dilakukan secara cepat dan terukur untuk mencegah dampak bencana hidrometeorologi, sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola wilayah,” kata Rasio di Bandung, Jumat (30/1/2026).
Selain pendekatan ilmiah, KLH/BPLH juga menyiapkan langkah penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran lingkungan yang berpotensi memperparah risiko longsor dan banjir. Tim pengawas dan penyidik lingkungan telah diterjunkan untuk mengumpulkan bahan keterangan dari lapangan.
Ahli hidrometeorologi ITB Imam Achmad Sadisun menyatakan kolaborasi dengan KLH/BPLH bertujuan memastikan analisis kerentanan wilayah dilakukan secara objektif dan berbasis data lintas disiplin.
“Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan proyeksi yang akurat terkait risiko hidrometeorologi dan menjadi dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.
KLH/BPLH menyatakan pola kajian dan pengawasan ini tidak hanya diterapkan di Cisarua, tetapi akan diperluas ke sejumlah DAS prioritas lain di Pulau Jawa, seperti DAS Citarum, Ciliwung, Serayu, dan Kali Bekasi, serta DAS Ayung di Bali.
Pengawasan akan difokuskan pada aktivitas dan unit usaha di wilayah hulu DAS untuk memastikan kepatuhan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagai bagian dari upaya nasional menekan risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang. ***
