Ecobiz.asia — Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menutup tiga proyek pendanaan yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dan UMKM dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penanggulangan perubahan iklim.
Tiga proyek yang ditutup adalah Proyek Seed Grant ASEAN Cities (SGAC) untuk Kabupaten Banyumas; Proyek De-Risking Mechanism untuk membuka akses pembiayaan kelompok masyarakat dan usaha mikro pengelola sampah; serta Proyek Community Resilience Revolving Fund Facility (CRRFF) yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro di daerah rentan bencana.
Penutupan proyek dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Banyumas, UNCDF, dan UNDP.
Program Smart Green ASEAN Cities (SGAC) merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh UNCDF yang didanai oleh Uni Eropa untuk mendorong urbanisasi yang lebih berkelanjutan di kota-kota ASEAN, sekaligus mengurangi dampak lingkungannya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Abdullah Zed dari Tim Program SGAC UNCDF menyatakan bahwa dalam implementasi proyek percontohan di Indonesia, Kabupaten Banyumas menjadi daerah penerima dukungan pembiayaan.
Pembiayaan ditujukan untuk memperkuat kapasitas bisnis pengelolaan sampah melalui dua fokus utama yaitu produksi Refuse-Derived Fuel (RDF) oleh PT Banyumas Investama Jaya dan budidaya maggot (Black Soldier Fly/BSF) oleh PT Greenprosa Adikara Nusa bersama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Brayan.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyampaikan dampak dan capaian pengelolaan sampah sejak adanya dukungan dari Proyek Dana Hibah SGAC.
“Melalui Seed Grant SGAC, Banyumas memperoleh dukungan pembiayaan untuk memperkuat ekosistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, serta peluang usaha berbasis lingkungan bagi masyarakat,” katanya.
Selain pemberian dana hibah, BPDLH bersama UNDP memiliki inisiatif untuk mengatasi hambatan pembiayaan di sektor kehutanan dan sektor ekonomi sirkular melalui Unlocking Financing Access for Environmental Investments: A De-risking Mechanism, dalam upaya mendukung pembiayaan untuk masyarakat khususnya individu dan UMKM.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menjelaskan tujuan dan mekanisme berjalannya proyek tersebut.
“Proyek ini dirancang untuk membuka akses pembiayaan pinjaman lunak dengan menggabungkan jaminan yang didukung PT Jamkrindo selaku lembaga penjamin untuk mengurangi risiko pinjaman bagi lebih dari 10.000 penerima manfaat,” ujar dia dikutip Senin (29/12/2025)
Proyek yang terakhir merupakan proyek sangat berkaitan dengan permasalahan terkini Indonesia, yaitu kebencanaan. BPDLH bersama dengan UNDP mengembangkan proyek Community Resilience Revolving Fund Facility (CRRFF).
Proyek CRRFF bertujuan untuk memperkuat kapasitas koperasi serta membuka akses pembiayaan bagi UMKM dan kelompok masyarakat agar beroperasi secara berkelanjutan, terutama di daerah yang rentan terhadap risiko bencana hidrometeorologi.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat Layanan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang ada dengan menambah dana pencadangan untuk koperasi.
Eti Rusmiati, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Ibaadurrahman, menyatakan, instrumen pengurangan risiko ini membantu koperasi dalam menyalurkan pinjaman di daerah rentan, sehingga menjangkau lebih banyak anggota penerima manfaat dan usaha mikro kecil di daerah rawan bencana. *** (Putra Rama Febrian)
