Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk mempercepat pemulihan lingkungan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh melalui pendekatan berbasis sains.
Kedua kementerian sepakat menitikberatkan penanganan pada tiga pilar utama, yakni pendekatan berbasis sains, evaluasi tata ruang wilayah rawan bencana, serta penegakan hukum lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan langkah cepat dilakukan atas arahan Presiden untuk mempercepat pemulihan sekaligus membangun ketahanan pascabencana di Sumatera.
“Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kami memperkuat penanganan karena sejumlah langkah telah dan sedang dilakukan secara bersama,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
KLH/BPLH mencatat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dipicu oleh kombinasi sejumlah faktor, antara lain perubahan tutupan hutan menjadi nonhutan, kondisi geomorfologi yang masih labil di beberapa wilayah, serta pengaruh perubahan iklim berupa Siklon Tropis Senyar yang membawa curah hujan tinggi hingga ekstrem.
Sebagai tindak lanjut, KLH/BPLH bersama Kemdiktisaintek menyusun langkah penanganan berbasis sains dan teknologi untuk memproyeksikan risiko bencana dan kebutuhan penanganannya.
Salah satu langkah awal adalah penyusunan Rapid Environmental Assessment atau Penilaian Cepat Lingkungan yang ditargetkan rampung pada Januari 2026.
Penilaian tersebut akan menjadi dasar rekomendasi teknis penentuan lokasi rehabilitasi permukiman dan lahan pertanian, sehingga pembangunan hunian tetap dapat diarahkan ke wilayah yang lebih aman dari potensi bencana.
Selain itu, kedua kementerian juga mengevaluasi pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar penyusunan kebijakan tata ruang wilayah dan sektoral.
Evaluasi ini bertujuan menilai kesesuaian antara KLHS, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan kondisi faktual di lapangan, guna mengidentifikasi kesenjangan permasalahan lingkungan. Proses evaluasi tersebut ditargetkan selesai dalam tiga bulan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan penanganan pascabencana berbasis keilmuan. Menurutnya, pemulihan lingkungan pascabencana merupakan kebutuhan nasional yang strategis.
“Kami mendukung pelibatan akademisi lintas disiplin untuk memperkuat kajian ilmiah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan di bawah koordinasi KLH/BPLH,” kata Brian. ***
